Benahi Penggunaan Dana BOS Pesantren, Sub Direktorat Pendidikan Kesetaraan Kemenag RI Lakukan Pendampingan

  • Whatsapp
Benahi Penggunaan Dana BOS Pesantren, Sub Direktorat Pendidikan Kesetaraan Kemenag RI Lakukan Pendampingan

MAKASSAR, Upeks.co.id–Dalam rangka memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi Pondok Pesantren disiasati Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dengan melakukan kegiatan pendampingan menghadirkan Sub Direktorat Kesetaraan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag RI dinahkodai Kasubdit Kesetaraan, Rahmawati bersama Tim Direktorat, Jumat (17/12) di Aula lt. 4 Gedung Haji Kanwil Kemenag Sulsel.

Puluhan pimpinan pesantren dibekali suplemen pengetahuan bagaimana penggunaan dana BOS dan PIP dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

Pada pagu DIPA Kemenag RI, Sebesar Rp230.833.400.000 dana BOS digelontorkan Kementerian Agama untuk jumlah penerima sebanyak 187.820 santri dengan 3 komponen pesantren yakni jenjang Ula sebanyak 18.693 santri penerima, jenjang Wustha 99.202 santri dan jenjang Ulya 69.925 santri.

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, Rahmawati memaparkan penggunaan dana BOS pesantren tahun 2021 dimaksudkan untuk 13 komponen pembiayaan pesantren yakni pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pembelian bahan habis pakai, perawatan pondok pesantren, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. p

Pembelian peralatan ibadah, kegiatan dalam rangka penerimaan santri baru, langganan daya dan jasa, pembiayaan pengelolaan BOS, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian dan perawatan computer, pembayaran honorarium bulanan ustadz/guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dan membantu santrin miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIS.

“Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah, uraian pembayaran harus jelas dan terperinci sesuai dengan peruntukannya, disetujui pimpinan Lembaga penerima bantuan dan segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran asli harus disimpan oleh Lembaga penerima sebagai bahan bukti dan bahan pelaporan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang PD. Pontren Kanwil Kemenag Sulsel, H. Mulyadi Iskandar, mengakui masih banyak pesantren yang kesulitan menyiapkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan PIP, ini masih menjadi kendala.

“Olehnya asistensi ini menjadi penting kami lakukan meski secara terbatas, dengan harapan melalui pendampingan yang intensif bisa menjadi salah satu upaya terbaik, sehingga penggunaan bantuan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus kemampuan menyiapkan laporan dengan baik dapat direalisasikan penerima bantuan,” ungkapnya.

Menurutnya, pendampingan ini terus diupayakan dilakukan berkelanjutan untuk keberdayaan pesantren dalam jangka waktu yang Panjang, selain regulasi, data penerima dan penyalurannya, hilirnya juga perlu diperhatikan kontrol terhadap penerima bantuan termasuk output dari hadirnya bantuan ini.

Selain Pimpinan Pondok Pesantren, beberapa kepala Seksi Pd. Pontren Kemenag kab/Kota dan para operator juga turut hadir pada kegiatan pendampingan ini. (rls)