Tak Dihadiri Sekda, Rapat Banggar DPRD Akhirnya Diskorsing

  • Whatsapp
Tak Dihadiri Sekda, Rapat Banggar DPRD Akhirnya Diskorsing

MAJENE, UPEKS.co.id—Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan APBD 2022
terpaksa diskorsing. Pasalnya Sekda Majene Ardiansyah selaku Ketua
TAPD Tidak Hadir dalam rapat, Senin (22/11/2021).

Ketidakhadiran Sekda Majene Ardiansyah ontak  mengundang kekecewaan
Wakil Ketua II DPRD Majene, Adiahsan bersama anggota Banggar DPRD
lainnya. Ia bahkan menyebut Sekda Majene tidak berwibawa.

Bacaan Lainnya

“Sekda Majene  mana wibawanya kalau begini, apakah nanti hadir kalau
banyak orang, tidak begini kalau pimpinan,  tidak begitu kalau
pimpinan, pimpinan itu mampu mengkordinir dan mengkordinasi
bawahannya, tapi kalau bawahannya hadir cuma tiga orang,” kesal
Adiahsan.saat rapat sedang berlangsung.

Adiahsan menyayangkan ketidakhadiran Sekda Majene selaku Ketua TAPD.
Menurutnya, harusnya Sekda hadir di rapat banggar DPRD dan TAPD sebab
pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif bertumpuh pada Ketua TAPD.

“Hanya tiga orang hadir dari TAPD, mereka yakni Sekretaris TAPD Kasman
Kabil, Kabid Anggaran Rudi, dan satu orang staf lainnya. Kalau selama
ini, sebelum ada pak Sekda, kan saya liat pak Sekretaris yang
mengambil keputusan, sekarang ini tentu ke pak Sekda,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris TAPD yang juga Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BAKD) Majene Kasman Kamil mengatakan, Untuk anggaran  tahun
2022 pemda Majene telah mengalami defisit keuangan,  sebab dana
transfer dari pusat berkurang. Sementara di sisi lain banyak belanja
mandatory (belanja wajib) yang harus dipersiapkan.

“Untuk tahun 2021 ini kita kehilangan pendapatan dana transfer sekitar
21 miliar. Ini khusus untuk di DTU (dana transfer umum),” jelas Kasman
kepada wartawan di gedung DPRD Majene, Senin (22/11).

Kasman menjelaskan, Dengan berkurangnya anggaran tahun 2022, TAPD
telah berupaya melakukan rasionalisasi atau pengurangan untuk
menyeimbangkan pendapatan dan belanja.

“Sementara ini masih 17 miliar rupiah kelebihan belanja yang harus
dirasionalisasi atau dikurangi). Itu yang kita mau rapatkan dengan
seluruh OPD,” pungkasnya.

Setelah beberapa menit rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD
berlangsung, akhirnya kembali diskorsing. Pihak legislatif meminta
agar TAPD lebih dulu melakukan kordinasi dengan seluruh OPD untuk
menyampaikan kondisi yang terjadi terkait rasionalisasi (pemangkasan)
belanja daerah tahun 2022.

Meski demikian, sejumlah program disebut-sebut bakal dipangkas, salah
satunya adalah Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) yang disebut bakal
dipotong dari 41 miliar lebih menjadi 31 miliar. Selain itu, sejumlah
anggota dewan menyoroti anggaran iklan videotron yang mencapai Rp5,8
miliar. Belum jelas, apakah iklan videotron akan juga terpangkas atau
tidak. Sejumlah wakil rakyat meminta agar pihak ketiga (rekanan
program videotron) dihadirkan di rapat Banggar.

Rapat pembahasan RAPBD Majene 2022 kali ini merupakan rapat lanjutan
sebelumnya pada Jumat (19/11) kemarin. Salah satu agenda penting di
rapat tersebut adalah membahas rasionalisasi atau pemangkasan anggaran
yang merupakan langkah satu-satunya untuk solusi defisit keuangan
Majene senilai Rp55 miliar. (Ali).