Pimpinan DPRD Parepare Dilaporkan ke Badan Kehormatan

  • Whatsapp
Pimpinan DPRD Parepare Dilaporkan ke Badan Kehormatan

PAREPARE,UPEKS.co.id— Legislator Nasdem Parepare, Yasser Latief, layangkan aduan terkait dugaan pelanggaran tata tertib yang dilakukan pimpinan DPRD Parepare.

Aduan tersebut dilakukan bersama legislator Gerindra, Yusuf Lapanna, dengan mendatangi Badan Kehormatan (BK). Aduan itu diterima Ketua BK, Sudirman Tansi, di Gedung DPRD Parepare, Rabu (24/11/2021).

Bacaan Lainnya

“Pimpinan DPRD diduga melaksanakan paripurna meski tidak kourum, pada Selasa 23 November 2022,” kata YL, akronim Yasser Latief, mengawali laporannya.

Yasser Latief menganggap, tak hanya menginjak-injak tatib, juga mengabaikan hak masyarakat Parepare melalui DPRD untuk mencermati APBD 2022. Ia pun meminta BK agar memanggil pimpinan DPRD yang terlibat untuk diklarifikasi.

“Ini juga agar aturan yang ada tidak seenaknya dilanggar, bahkan oleh pimpinan DPRD sekalipun,” tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi NasDem menyoroti pembahasan APBD 2022 yang terkesan dikebut. Pada 17 November 2021 lalu, ada belasan OPD yang dituntaskan pembahasannya dalam setengah hari.

“Ini sangat mencurigakan, apalagi dikebut saat anggota Fraksi NasDem dan beberapa anggota DPRD lainnya tidak hadir karena agenda lain,” ujar YL.

Fraksi NasDem sendiri mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi terhadap ranperda APBD 2022. Dan menyatakan menolak ranperda ditetapkan sebagai perda.

“Fraksi NasDem meminta supaya ranperda APBD 2022 dibahas ulang. Agar pembahasan bisa lebih cermat. Ini demi menghasilkan perencanaan anggaran yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” terang YL.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam menjelaskan, sesuai PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, maka rapat paripurna dibagi dua jenis.

“Pada pasal 93 dijelaskan rapat paripurna dibagi dua jenis, yang pertama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya wajib kourum dan yang kedua berupa pengumuman, yang sifatnya boleh dilaksanakan walaupun tidak kourum,” tuturnya.

Legislator Partai Demokrat itu mencontohkan, rapat paripurna pengambilan keputusan seperti penetapan, persetujuan dan pemberhentian pimpinan melalui hak angket bersifat wajib kourum. Sedangkan pengumuman berupa penyampaian laporan dan sebagainya.

“Itu sesuai pedoman tatib dan kode etik DPRD pada pasal 119 dijelaskan, setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman,” sambungnya.

Sementara, Anggota BK, Asmawati menegaskan, semua aduan yang disampaikan, akan ditindaklanjuti.

“Insya Allah BK akan memperlihatkan nyali, kenapa tidak. Meskipun pimpinan yang dilaporkan, sebab pimpinan juga manusia biasa, sama seperti kita,” tegasnya.

Ketua BK, Sudirman Tansi mengatakan, yang dilaporkan ini merupakan kejadian kemarin, yang mana pelaksanaan rapat kemarin melanggar tata tertib dan kode etik, terkait dilaksanakannya rapat tanpa kuorum.

“Mereka berdua dari fraksi berbeda melaporkan ke BK. Karena memang tugas BK untuk menindaklanjuti persoalan itu,” ungkapnya.

Meskipun masih bersifat lisan, ia berharap akan menerima laporan berupa surat yang telah ditandatangani.

“Itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai surat aduan yang ditandatangi mereka berdua yang akan kami perlihatkan kepada pimpinan. Setelah itu kami di BK merapatkan persoalan ini. Untuk tindak lanjutnya mungkin akan kita klarifikasi antara pengadu dan pimpinan, terkait laporan yang menyebut, pimpinan rapat melanggar Peraturan tata tertib pasal 120 mengenai kuorum. Ini pertama kali sejak saya dua periode di sini (BK), anggota DPRD yang mengadukan pimpinan dan itu sah saja,” pungkasnya. (Andi Ukki)