Perkuat Pengawasan Perdagangan, Kemendag Rakor Bersama BPTN dan Penegak Hukum

  • Whatsapp
Perkuat Pengawasan Perdagangan, Kemendag Rakor Bersama BPTN dan Penegak Hukum

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Perkuat pelaksanaan pengawasan di Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) rapat koordinasi (Rakor) bersama Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) dan Dinas Perdagangan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, rapat koordinasi pengawasan kegiatan perdagangan dengan para perwakilan Balai Pengawasan Tertib Niaga dan Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan di Makassar, Jumat (26/11/21), kemarin.

Bacaan Lainnya

BPTN kata Sihard, sangat berperan sebagai perpanjangan tangan Direktorat Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di daerah dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan, termasuk  Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border). 

“Hal ini dibuktikan dengan makin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, ” kata Sihard, Sabtu (27/11/21).

Sihard menjelaskan, untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum dan pengamanan di bidang perdagangan, juga dilakukan penandatanganan pernyataan bersama Kegiatan Pengawasan Perdagangan antara Direktorat Tertib Niaga dan BPTN Makassar dengan Dinas yang membidangi perdagangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

“Penandatangan ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perdagangan terkait pertukaran data dan informasi pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, ” jelasnya.

Sihard juga menyebut, dilain pihak pada prinsipnya Direktorat Tertib Niaga dan BPTN akan menjalankan fungsi koordinasi dengan instansi/KL terkait. Selain dengan Dinas yang membidangi perdagangan di wilayah kerja BPTN Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan perdagangan.

“Kegiatan pengawasan perdagangan menjadi sangat penting karena dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan maksud dan tujuan dari sebuah undang-undang, khususnya penegakkan hukum dalam rangka pengkawalan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ” sebutnya. 

Untuk menunjang kegiatan pengawasan tersebut, Kementerian Perdagangan melalui  Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pengembangan organisasi melalui pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) pada bulan Pebruari tahun 2020.

Saat ini BPTN telah berdiri di empat wilayah, yaitu di Kota Medan yang  wilayah kerjanya meliputi Sumatra dan sekitarnya. BPTN Kota Bekasi untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, BPTN di Kota Surabaya untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

“Untuk BPTN di Kota Makassar sendiri meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutupnya. (Jay)