MA Tolak Gugatan Yusril Soal AD/ART Partai Demokrat

  • Whatsapp
MA Tolak Gugatan Yusril Soal AD/ART Partai Demokrat

JAKARTA, UPEKS.co.id – Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak menerima judicial review atau uji materiil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Yusril dan Yuri Kemal Fadlullah melalui kantor hukum mereka, Ihza dan Ihza Law Firm merupakan kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat dalam gugatan uji materiil ini, yakni mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo; mantan Ketua DPC Demokrat Bantul, Nur Rakhmat Juli Purwanto; mantan Ketua DPC Demokrat Tegal Ayu Palaretins; dan mantan Ketua DPC Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga

Bacaan Lainnya

“Menyatakan permohonan keberatan HUM (hak uji materiil) dari para pemohon tidak dapat diterima,” kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/11/2021).

Putusan tersebut diputus oleh ketua majelis hakim Supandi, dengan hakim anggota, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi pada hari ini. Dalam putusannya, majelis hakim MA menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan.

Hal ini karena AD/ART partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.

Dikatakan, AD/ART parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Parpol juga bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU.

“Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan,” katanya.

Diketahui, Isnaini Widodo dan kawan-kawan dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materiil AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menjadi pihak tergugat dalam gugatan ini.

Dalam gugatan dengan nomor registrasi 39 P/HUM/2021 tersebut, Isnaini Widodo dan kawan-kawan mendalilkan bahwa AD/ART parpol termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini karena AD/ART parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU 2 Tahun 2011 tentang Parpol dan dibentuk oleh parpol sebagai badan hukum publik.

Pembentukan AD/ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon dalam hal ini Menkumham, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Menurut Isnaini dan kawan-kawan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan UU Parpol, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015. (mah)