Guru Honorer Jauh dari Sejahtera, Andi Rahim: Pemda Harus Beri Perhatian Khusus

  • Whatsapp
Guru Honorer Jauh dari Sejahtera, Andi Rahim: Pemda Harus Beri Perhatian Khusus

MASAMBA, UPEKS.co.id – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Andi Abdullah Rahim, menyampaikan kesejahteraan guru non-ASN atau guru honorer di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Mereka rata-rata menerima upah di bawah standar, sehingga tidak mampu menjamin untuk hidup sejahtera. Ia menyebut masalah kesejahteraan guru honorer tentunya butuh penanganan serius.

Bacaan Lainnya

Bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah (pemda) yang memang langsung berkaitan langsung. Ketua Apindo Lutra itu pun meminta pemda agar memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru honorer.

“Peringatan Hari Guru Nasional yang telah berlalu pada 25 November lalu menjadi momen refleksi untuk berbuat lebih baik, khususnya untuk kesejahteraan guru non-PNS. Ya, dalam hal ini pemda memang harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS di daerah masing-masing,” kata dia, Jumat (26/11/2021).

Berdasarkan data hasil penelusuran Forum Guru Honorer Bersertifikasi, tercatat lebih dari 700.000 guru di Indonesia masih menerima gaji kurang layak. Kondisi tersebut membuat mereka tentunya sulit untuk bisa hidup sejahtera.

Andi Rahim menekankan pemda harus berani mengambil kebijakan yang pro-guru honorer. Semisal mengalokasikan anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. “Tentu butuh kebijakan dan keberanian dari kepala daerah untuk mengalokasikan program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan upah atau penghasilan bagi para guru non-PNS,” ungkapnya.

Tokoh pemuda asal Luwu Raya itu menyampaikan upah yang layak sangat penting untuk memastikan guru honorer dapat hidup sejahtera. Dengan begitu, mereka dapat lebih maksimal dalam bekerja dan memang telah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian sekaligus penghargaan kepada para guru.

“Upah yang layak itu apresiasi dan penghargaan atas segala pengabdian dan sumbangsih para guru dalam membangun masa depan anak bangsa. Jadi, apresiasi itu harus direalisasi dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka, terlebih guru non-PNS,” tutur mantan Legislator Lutra tersebut.

Lebih jauh, Andi Rahim juga mendorong penambahan kuota PNS untuk guru di setiap daerah, khususnya bagi mereka yang telah berstatus honorer. Melalui kebijakan itu, ia yakin masalah kesejahteraan guru honorer perlahan bisa diselesaikan. Dia meminta para pengambil kebijakan membuat proses seleksi dan pengangkatan guru honorer menjadi PNS menjadi lebih mudah. (mah)