Terdakwa Penerbit Sertifikat Hutan Produksi Dituntut 2 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Terdakwa Penerbit Sertifikat Hutan Produksi Dituntut 2 Tahun Penjara

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Dua terdakwa kasus dugaan penerbitan sertifikat di kawasan Hutan Produksi Terbatas Mapongka, Kabupaten Tana Toraja, telah menjalani tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar.

Tuntutan kedua terdakwa tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Seksi Penuntutan (Kasi Tut) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Adnan Hamzah.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Penuntutan Pidsus Kejari Sulsel, Adnan Hamzah mengatakan, sidang tuntutan terhdap kedua terdakwa itu dibacakan, pada Senin (25/10/21) di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar.

“Kedua terdakwa Mendo Allo Rante dan Allo dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara. Keduanya terbukti melanggar Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ” kata Adnan, Rabu (27/10/2021).

Terdakwa Mendo Allo Rante selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Tana Toraja dan Allo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran BPN Tana Toraja.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, kerugian negara akibat perbuatan kedua terdakwa itu mencapai sebesar Rp9,59 miliar.

Keduanya diduga melakukan perkara dugaan Tipikor penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat di kawasan hutan produksi terbatas Mapongka Kabupaten Tana Toraja tahun 2005-2012.

Dimana status tanah yang pada hakikatnya merupakan kawasan hutan yang memang tidak bernilai karena tidak dapat diperjual belikan. Namun yang dapat ditentukan adalah minimal kerugiannya.

Dari hasil penyelidikan, Kejati Sulsel menemukan keduanya telah menyalahgunakan kewenangan dengan jabatannya sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mapongka.(Jay)