Begini Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

  • Whatsapp

Makassar, Upeks–Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sejak 2009 lalu telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar. Perda ini menjadi salah satu fokus sosialisasi Anggota DPRD Makassar, hingga saat ini.

Anggota DPRD Kota Makassar, Abd Azis Namu, diantaranya. Legislator PPP itu mengatakan, Perda Nomor 7 Tahun 2009 masih perlu disosialisasikan, dikarena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam mendapat pelayanaan kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Khusus pelayanan kesehatan kita tahu masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang perda ini. Kita dorong sosialisasi agar mereka memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah,” kata Azis saat membuka kegiatan sosper di Hotel Tree, Rabu (13/10/2021).

Dalam sosper yang dihadiri hampir setatus peserta dari perwakilan masyaramat daerah pemilihan (dapil) IV Kecamatan Panakkukang-Manggala itu juga dihadiri narasumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, drg Atik Kurnia Sabarati, M. KES selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Syaiful, S. KEP. NS. M. KEP selaku akademisi.

Atik dalam pemaparannya menjelaskan, Perda Nomor 7 Tahun 2009 tantang Pelayanan Kesehatan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.

“Pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan mulai dari tingkat paling bawah seperti Pustu, Puskesmas Keliling, Puskesmas hingga RSUD milik Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Insentif Nakes Kota Makassar untuk Januari-Juni 2021 Segera Dibayarkan
Pembayaran insentif tenaga kesehatan periode Januari hingga Juni tahun 2021 Kota Makassar akan segera dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin usai menghadiri Rakor Satgas Penanganan Covid-19, di Makodim 1408/BS, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Senin (6/9/2021)

“Insentif Nakes Januari-Desember 2020 itu kita sudah terbayarkan. Nah sekarang untuk 2021 sementara puskesmas menginput datanya by sistem. Karena sekarang 2021 by sistem bukan lagi manual. Nah itu rencana akan dibayarkan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Setelah mereka semuanya menginput diverifikasi Dinkes setelah itu verifikasi. Itu secepatnya akan kita lakukan karena uangnya sudah siap,” ujarnya.

Selanjutnya saat ditanya kapan kemungkinan pencairan insentif tenaga kesehatan, dr. Ida panggilan akrabnya mengungkap hal tersebut tergantung selesainya penginputan oleh pihak puskesmas. Pihaknya juga menyebut proses penginputan mengalami kendala dikarenakan para petugas puskesmas banyak melakukan kegiatan di lapangan sehingga pengimputan terhambat.

“Kan kita tergantung puskesmas. Kalau puskesmas cepat menginput kita juga cepat. Kendalanya yah mungkin karena situasi sekarang mereka banyak turun ke lapangan akhirnya mereka jarang menginput ke aplikasi karena tidak by manual beda kemarin 2020 by manual jadi yang dia tulis itu langsung sekarang by aplikasi,” jelasnya.

Selanjutnya, pihaknya menyebut terus melakukan upaya evaluasi untuk mensuport para tenaga medis dan saat ini data yang telah terinput kurang lebih 70 persen.

“Laporan yang masuk terakhir itu sudah 70 persen yang memasukkan. Jadi kalau besok sudah selesai semua kami verifikasi baru dilanjutkan ke inspektorat,” ungkapnya. (*)