Kolaborasi Penegak Hukum, BPN Sulsel Kejar Mafia Tanah di Sulsel

  • Whatsapp
Kolaborasi Penegak Hukum, BPN Sulsel Kejar Mafia Tanah di Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id —  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel Bambang Priono menyatakan bahwa mafia tanah kini tidak hanya menggasak lahan milik warga. Tetapi juga menyasar tanah-tanah milik negara dan BUMN.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi bersama aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memerangi mafia atau makelar tanah. Termasuk Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Bacaan Lainnya

“Nah, tentu kita harus melakukan pencegahan supaya tidak ada mafia tanah. Salah satunya dengan kegiatan hari ini yakni Sosialisai Pencegahan Kasus Pertanahan,” terang Bambang Priono pada Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan di Hotel Grand Claro Makassar, Kamis (14/10/2021) pagi tadi.

Menurut Bambang fokus sosialisasi ini adalah pihak terkait yang memiliki celah dimasuki mafia tanah. Seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tanah miliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kasus-kasus yang diadukan kepada Oumbudsman Sulsel.

“Kita berkolaborasi dengan aparat penegak hukum tidak lain untuk mengungkap mafia tanah yang bergerak di Sulsel. Kalau tanpa kolaborasi, tentu BPN tidak akan kuat. Oleh sebab itu, kita sosialisasikan pencegahannya. Apalagi Presiden sudah menginstruksikan kepada Kapolri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menumpas mafia tanah ini,” papar Bambang.

Terkait sepertiga kota di Sulsel yang digugat oleh mafia tanah, Bambang menyebut bahwa oknum yang bermain sama. Mulai dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti bekas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Gowa, Pertamina Pelindo, lahan PT PLN, hingga lahan Masjid Al Markaz Al Islami dan tanah tol.

“Lahan Pertamina Pelindo itu sudah kalah, tapi kita masuk pidananya. Nanti kita bongkar siapa yang bermain. Kemudian yang sedang berjalan di pengadilan adalah lahan PT PLN. Penggugatnya atau oknumnya sama. Alas haknya sama dan menang pula di pengadilan semua,” katanya.

“Nah ini yang perlu sinergitas dengan kepolisian dan kejaksanaan. Yang baru lagi terkait tanah kebun binatang itu ada oknum mafia tanah membawa sertifikat bodong dan ditawarkan kepada investor. Beberapa investor datang kepada saya Kepala Kanwil BPN Sulsel untuk mengecek keasilan sertifikat dimaksud. Setelah dicek keaslian ternyata bodong. Tapi masih juga dibawa-bawa,” ungkap Bambang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kanwil BPN Sulsel sejalan dengan pihaknya. “Selama ini kita juga aktif dalam persoalan pertanahan. Dimana 70% laporan pengaduan masuk terkait kasus pertanahan. Memang ada keterkaitan mafia tanah,” akunya.

Terkait kemitraan dengan BPN, Subhan menyatakan sudah lama berjalan dalam rangka menyelesaikan laporan masyarakat terkait pertanahan.

“Kanwil BPN melakukan pencegahan tentu kita sangat mengapresiasi. Kalau masalah pertanahan ini menjadi berkurang, tentu berkurang juga beban Ombudsman,” ujarnya. (mah)