APH Diminta Periksa Rekanan dan Konsultan Pengawas Rujab Ketua DPRD Takalar

  • Whatsapp
APH Diminta Periksa Rekanan dan Konsultan Pengawas Rujab Ketua DPRD Takalar

TAKALAR, UPEKS.co.id — Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk segera mengusut dan memeriksa kontraktor dan konsultan pengawas serta konsultan perencanaan proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Takalar.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan CV. Lajae Putra yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 senilai Rp1,6 miliar tersebut, diduga tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Bacaan Lainnya

Dimana, bagian plafon Rujab tersebut mengalami kerusakan (runtuh) saat diterjang angin kencang yang disertai hujan. Padahal, pembangunan Rujab Ketua DPRD Takalar tersebut belum cukup satu tahun selesai dikerjakan.

“Kami meminta APH untuk segera memeriksa pihak yang terlibat dalam proses pembangunan Rujab Ketua DPRD Takalar. Karena, kami menduga proses pengerjaannya tidak sesuai dengan RAB. Sebab, belum cukup satu tahun, plafonnya sudah runtuh saat diterjang angin kencang dan hujan,” tandas Yusuf Karma, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P).

APH Diminta Periksa Rekanan dan Konsultan Pengawas Rujab Ketua DPRD Takalar

“Ini kan, tak masuk akal kalau bangunannya baru selesai dan tiba-tiba plafonnya runtuh. Padahal, anggarannya cukup besar. Salah satu item pengerjaan yang kami duga tak sesuai RAB, yakni betonisasi pada talangnya. Dimana tak menggunakan hotmix dan anti bocor, sehingga talang air bocor dan menyebabkan plafon roboh,” lanjutnya.

Yusuf mengungkapkan, sebelum proyek Rujab Ketua DPRD Takalar tersebut dikerjakan, pihaknya sudah persoalkan dan telah melaporkan ke Polres Takalar. Dimana pada saat itu, panitia lelang diduga telah merubah nilai penawaran rekanan. Dan tidak pernah melakukan verifikasi penawaran yang lebih rendah.

“Panitia lelang langsung umumkan. Selain itu, CV. Lajae Putra yang diumumkan sebagai pemenang tender, padahal perusahaan itu tidak memiliki Surat Badan Usaha (SBU) bangunan sebagai syarat lelang,” ungkapnya.

“Saya harap, APH untuk segera memeriksa kontraktor dan pihak-pihak yang terlibat. Karena ini besar kemungkinan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, Konsultan Pengawas proyek Rujab Ketua DPRD Takalar, Andi Suryakri bersama Muslimin selaku pekerja pengawas pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Takalar dari CV. Arta Prima menampik dugaan tersebut. Menurut dia, kontraktor telah mengerjakan proyek sesuai dengan RAB.

“Kalau bocornya talang itu, memang karena di RAB tidak menggunakan anti bocor. Itu mungkin penyebabnya, apalagi di bagian teras tidak memiliki pelindung angin, beda dengan di dalam ruangan. Pastinya itu dikerjakan sesuai dengan gambar, dan ini mungkin karena faktor alam sehingga plafon rujab itu roboh,” kata Muslimin yang dibenarkan oleh Puang Olleng, sapaan akrab Andi Suryakri.

Terpisah, saat berita ini diterbitkan, CV. Lajae Putra selaku rekanan proyek pembangunan Rujab Ketua DPRD Takalar yang dikonfirmasi tidak berhasil. (rif)