Rapat Kerja, Dua Kepala Dinas Dicecar Pertanyaan, Banggar DPRD Kecewa Karena Ini

  • Whatsapp
Rapat Kerja, Dua Kepala Dinas Dicecar Pertanyaan, Banggar DPRD Kecewa Karena Ini

MAJENE, UPEKS.co.id — Dua pimpinan OPD Majene dicecar sejumlah pertanyaan oleh badan anggaran DPRD terkait data program Jaminan
Persalinan (Jampersal), pada rapat pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2021 di ruang rapat DPRD, Selasa (21/9/2021) sore.

Dari pantauan tampak hadir dalam rapat yang digelar badan anggaran DPRD Majene, dua Pimpinan OPD yakni, Kepala Dinas Kesehatan Majene, dr. Rakhmat Malik bersama Kepala Dinas Sosial, Muh. Djafar serta Sekretaris Dinas Kesehatan, Rusdi Hamid bersama Kabid Anggaran.

Bacaan Lainnya

Menurut Wakil Ketua DPRD Majene, Adiahsan yang memimpin rapat mengaku sangat kecewa yang disebabkan data program jaminan persalinan (Jampersal) dari Dinas Sosial sangat amburadul. Pasalnya data yang disampaikan Dinas Sosial sangat berbeda dengan apa yang data pengguna BPJS.

“Ini soal data pak Kadis, jadi bapak harus tahu secara keseluruhan, ironisnya bapak tidak pernah tanya ke BPJS, yang paling saya jengkel selama ini adalah masa BPJS yang kasih kita kuota, kan bapak yang memiliki data, bukan BPJS ini bobroknya Kabupaten, jadi tolong pak
Kadis datanya diperbaiki,” tegas Adiahsan.

Adiahsan juga menegaskan, kenapa persoalan Jampersal ini menjadi hal yang penting, karena cukup banyaknya masukan yang masuk ke pemerintah daerah, termasuk ke DPRD dari keluarga tidak mampu yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga program Jampersal ini wajib kita lanjutkan, makanya perlu dianggarkan.

“Pak bupati sudah menegaskan agar program Jampersal ini dilanjutkan, karena banyak warga yang tidak tercover sebagai peserta BPJS, dengan alasan anggarannya habis. Makanya hari ini kita bahas, tapi kalau begini datanya tidak valid sebaiknya anggaran khusus Dinas Sosial program perubahan APBD dialihkan ke program validasi verifikasi data BPJS pusat dan daerah, jadi besok malam tolong bawa data yang benar,” ujar Adiahsan.

Menjawab sejumlah pertanyaan dan masukan dari Banggar DPRD, kepala Dinas Sosial Muh. Djafar mengaku jika pihaknya sudah bekerja dengan maksimal dan sesuai peraturan yang ada.

“Kendati pun ada hal-hal yang perlu diperbaiki kami siap memperbaiki, termasuk dengan data peserta BPJS, persoalan data nanti kami akan tinjau kembali,” tandasnya. (Ali)

Pos terkait