HUT ke-61 UUPA, BPN Sulsel Fokus Berantas Mafia Tanah

  • Whatsapp
HUT ke-61 UUPA, BPN Sulsel Fokus Berantas Mafia Tanah
AGRARIA. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel Bambang Priono usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) UUPA ke-61, Jumat (24/09/2021) pagi.

MAKASSAR, UPEKS — Di tengah pelaksanaan reforma agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama seluruh jajarannya di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bekerja keras dalam memerangi mafia atau makelar tanah yang masih terus menghantui.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) bahkan menggandeng aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

Bacaan Lainnya

Hal itu diutarakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Bambang Priono usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ke-61, Jumat (24/09/2021) pagi tadi.

“Terkait mafia tanah ini harus kita dorong. Kita sudah bekerjasama dengan Polda Sulsel untuk membongkar mafia tanah. Baik itu eksternal atau dari luar maupun internal BPN sendiri,” sebut Bambang Priono.

Menurutnya, internal atau oknum pejabat BPN pun tidak luput dari target mafia tanah. Untuk itu, kata Bambang, yang harus dibenahi adalah kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat.

“Bagaimana membuat ketentraman kepada masyakarat bahwa mereka mempunyai sertifikat yang berkepastian hukum. Pesan saya kepada masyarakat datanglah ke BPN untuk mengurus tanah. Kalau membeli tanah, cek dulu sertifikatnya, sah atau tidak,” terangnya.

Lebih jauh, Bambang menuturkan bahwa demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN memaksimalkan layanan berbasis elektronik atau digitalisasi yang dicanangkan sejak tahun 2020 lalu. Mulai dari layanan pemasangan hak tanggungan hingga pengurusan surat roya sudah melalui online.

“Jadi kedepan, seluruh layanan di BPN sudah bentuk digitalisasi. Masyarakat cukup dengan membuka aplikasi. Dan kedepan, sertifikat sudah berbentuk elektronik. Pada saat kita butuh, cukup diprint dan ditunjukkan sehingga menutup terjadinya pungil atau pungutan liar oleh para mafia. Makanya di Sulsel kita mendorong kerja keras, kerja cepat, integritas sehingga kedepan lebih baik,” paparnya.

Terkait HUT UUPA ke-61, Bambang bertekad memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Terlebih memberatnas mafia tanah yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo.

“Kemarin dalam rangka penyerahan sertifikat reforma agraria, itu salah satunya adalah penyelesaian masalah yang dijadikan objek sehingga permasalahan yang sudah lebih 20 tahun itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan sudah diserahan oleh presien,” jelasnya.

“Di seluruh Indonesia sebanyak 120 ribu dari target 160 ribu sertifikat sudah diserahkan oleh presiden. Sementara khusus di Sulsel yang diserahkan terkait reforma agraria sebanyak 22.164 bidang dari target kita 35 ribu. Tapi target kita sudah selesai 32 ribu, Insya Allah pada akhir tahun 2021 kita fokus 100% dirampungkan,” sambung Bambang Priono. (mah)