Hj Andi Wahidah; Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

  • Whatsapp
Hj Andi Wahidah; Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

 

KOLAKA, UPEKS.CO.ID— Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P3A) Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) Hj Andi Wahidah ditemui wartawan di aula Sasana Praja Pemda Kolaka usai melakukan Launching Aksi perubahan “Sadar Peran” desa/kelurahan sadar perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada(6/9/21).

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya kepada wartawan, Wahidah terlebih dahulu menegaskan stop terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga.diakuinya bahwa memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada yang merasa kebiasaan tindakan kekerasan baik secara pisik maupun kekerasan verbal sebahagian menilai bahwa hal itu tidak perlu diangkat sebagai kejahatan. Budaya Patriarki kata Wahidah sebuah Sisitim sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan dalam rumah tangga.

Menurut Wahidah kini sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kolaka, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sungguh menjadi dilema dan miris. Ada beberapa fakta terjadi di Kolaka terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri.

“Bersyukur kasus ini sudah diproses secara hukum, dan korbannya juga dilakukan pemulihan secara pysikis dibantu oleh dokter pysikiater,”kata Wahidah juga mantan Sekdis BKPSDM.

Perempuan yang berjilbab ini juga mantan Kadis P3A Kolaka begitu gencar mengkampanyekan agar ‘Sadar Peran’ tindakan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak segera distop.

Untuk dirinya menginisiasi suatu program Sadar Peran mulai dar tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dibentuk suatu kelompok bertujuan sebagai wadah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ketika terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kleompok sadar peran ini dengan melibatkan semua pihak-pihak berkompoten memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan lagi ada kekerasan dalam rumah tangga,”kata Wahidah.

Dikatakannya sejak adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 angka kekerasan terhadap anak dan tingkat perceraian itu cukup tinggi. Kekerasan terhadap anak ada sekira 18 kasus, dan tiga kasus sampai diproses hukum melalui Polres Kolaka.

Meski demikian masih sebahagian orang ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, kadang kala enggan untuk melaporkan.

“Karena merasa bahwa ini adalah persoalan internal keluarga, kalau dilaporkan itu menjadi suatu aib bagi keluarga. Pada hal bilamana dilaporkan bukan berarti harus diselesaikan diranah hukum, tetapi dilakukan mediasi memberikan pemahaman agar tindakan kekerasan itu jangan terulang lagi,”ujar Wahidah.

Dikatakannya pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk membuat suatu aplikasi Sadar Peran, untuk bisa melaporkan ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

“Setiap kasus yang dilaporkan melalui aplikasi itu akan ditindak lanjuti,”kata Wahidah.(pil)