Bapemperda DPRD Petanyakan Tupoksi TBUP3D Pemkab Majene

  • Whatsapp
Bapemperda DPRD Petanyakan Tupoksi TBUP3D Pemkab Majene
MAJENE, UPEKS.co.id–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Majene mempertanyakan tupoksi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah TBUP3D Pemkab Majene dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Legislasi Pemda Majene.
Rapar Dengar Pendapat yang digelar di gedung DPRD Majene dipimpimpin Ketua Bapemperda, Abd.Wahab, dihadiri anggota Bapemperda lainnya, digelar di gedung DPRD, dihadiri Staf Ahli, Kabag Hukum, Kabag Ortala serta perwakilan BKAD dan Bappeda, Kamis (9/9/2021) malam.
Dalam rapat beberapa persoalan menjadi pertanyaan  anggota Bapemperda antara lain persoalan yang muncul di media sosial terkait alas hukum, mekanisme pembentukan, hingga tugas dan fungsi (Tupoksi) Tim Bupati Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah atau TBUP3D.
Seperti diketahui, TBUP3D ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2021. Perbup tersebut ditanda tangani Bupati Majene tanggal 14 Juli 2021 dan diundangkan pada 15 Juli 2021. Setelah Perbup, bupati kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 752/HK/KEP-BUP/VII/2021 yang menetapkan 12 anggota TBUP3D.
“Dalam pertemuan tadi, beberapa anggota Bapemperda meminta klarifikasi dan mempertanyakan tentang bagaimana Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 itu. Ternyata (tim legislasi) tidak bisa memberikan tanggapan. Kita juga tidak bisa memaksakan untuk menjawab itu, alasannya bahwa (mereka) masih butuh kajian,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Majene, Abd. Wahab, usai rapat di gedung Dewan, Kamis (9/9) malam.
Wahab juga mengatakan, pertanyasn yang dilontarkan anggota Bapemperda antara lain, mulai alas hukum, mekanisme pembentukan, status, hingga uraian tugas TBUP3D. Hal tersebut ditanyakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Intinya tadi kita tidak pada posisi membahas materi Perbup-nya, kami juga tidak ingin mengintervensi soal Perbup, sebab itu adalah kewenangan bupati. Kita hanya pada posisi pengawasan,” ujar Wahab, politisi PAN Majene itu.
Wahab mengaku, Bapemperda ingin memastikan tufoksi TBUP3D tidak saling tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terlebih Staf Ahli dan Asisten. Ia mengaku mendukung setiap langkah atau kebijakan dari Bupati-wakil Bupati; selama yang dilakukan melalui mekanisme yang benar.
“Nanti hasil RDP yang digelar bersama tim legislasi Pemda akan dilaporkan kepada pimpinan dewan. Kita juga berharap pimpinan DPRD Majene akan menindaklanjuti hasil tersebut dengan mengambil langkah selanjutnya, sebab kita tidak ingin Perbup Nomor 17 Tahun 2021 yang saat ini menjadi polemik di masyarakat dapat dijelaskan oleh Pemda,” tegasnya
Senada juga dengan anggota Bapemperda linnya, Yahya Nur yang mempertanyakan urgensi keberadaan TBUP3D. Menurutnya Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Majene harus menjelaskan ke publik, apa pentingnya tugas TBUP3D Pemkab Majene, jangan sampai melanggar aturan.
“Memang di daerah lain juga ada, tapi.mereka yang ditunjuk rata-rata professor dan doktor, apakah ini tidak melanggar aturan, apalagi kan sudah ada pejabat staf ahli dari eselo II, jangan sampai tumpang tindih,  saya juga dapat informasi ada beberapa Dinas yang mengaku resah,’kata Yahya Nur.
Sementara itu saat beberapa wartawan mencoba ingin mengkonfirmasi dari salah satu anggota Tim Legislasi Pemkab Majene, terkait dengan mekanisme pembentukan, hingga terbitnya Perbup nomor 17 tahun 2021 mengaku tidak tahu menahu,”Saya no komen, nanti saja ya masih butuh kajian,” ucap salah satu anggota Tim Legislasi Daerah yang namanya tidak ingin disebutkan.(Ali).