Tindak Badan Usaha Tak Patuh Aturan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi Kejaksaan Negeri Maros

  • Whatsapp

Tindak Badan Usaha Tak Patuh Aturan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi Kejaksaan Negeri Maros

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

Maros, Upeks.co.id – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Makassar melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Maros, Senin (31/05).

“Koordinasi antar instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan sangat penting untuk pelaksanaan kepatuhan Program JKN-KIS, karena ini merupakan program strategis nasional yang butuh dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ini adalah pertemuan awal di tahun 2021 sebagai bentuk kerja sama Kejaksaan Negeri Maros dan BPJS Kesehatan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk menuntut kewajiban pembayaran iuran dan pendaftaran kepesertaan, namun juga bagi perbaikan mutu pelayanan ke depannya,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Joko B. Darmawan.

Adapun fokus utama dari kegiatan tersebut adalah membahas tentang penyelenggaraan Program JKN-KIS khususnya dari sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan melalui Badan Usaha (BU).

“Badan usaha swasta yang berada di Kabupaten Maros berdasarkan sumber data dari Dinas Tenaga Kerja masih ada yang belum registrasi kepesertaannya ke JKN-KIS, ada sebanyak 18 badan usaha. Di samping itu hal yang perlu ditindak lanjuti untuk Kabupaten Maros adalah masih ada badan usaha menunggak pembayaran iuran kepesertaannya,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E. L. Borotoding.

Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan mendapat dukungan dari anggota forum. Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terkait surat edaran Bupati Maros yang mewajibkan bagi seluruh badan usaha dan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Maros menjadi peserta JKN-KIS.

“Hal ini sangat membantu masyarakat khususnya pekerja itu sendiri karena apabila memerlukan atau berkunjung ke fasilitas kesehatan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan,” jelas Greisthy.(jamkesnews)

Pos terkait