Perkuat Sinergi, BPJS Kesehatan Ambon dan BPJS Ketenagakerjaan Ambon Teken PKS

  • Whatsapp

Perkuat Sinergi, BPJS Kesehatan Ambon dan BPJS Ketenagakerjaan Ambon Teken PKS

 

Bacaan Lainnya

Ambon, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Ambon melaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku pada Selasa (11/05). Dengan ditandatanganinya PKS tersebut diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi dalam hal perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai amanat undang-undang.

Pada kesempatan ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan memberikan apresiasinya atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini khususnya dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan.

“Tujuan dilaksanakannya penandatanganan ini untuk memperpanjang kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga dengan kerja sama ini kita dapat menyelenggarakan program jaminan sosial dengan lebih optimal,” ujar Mondang.

Dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Mangasa Laorensius Oloan menyambut baik adanya PKS tersebut. Ia mengatakan, kerja sama ini mencakup beberapa program jaminan sosial dan terdapat program terbaru yang ditambahkan dalam PKS.

“Dalam PKS ini, kita bekerja sama dalam beberapa lingkup program di BPJS Ketenagakerjaan, beberapa di antaranya ialah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Pensiun (JP), dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mengenai JKP ini adalah program baru yang belum ada di PKS sebelumnya,” tambah Oloan.

Ia pun berharap kerja sama yang ada selama ini dapat ditingkatkan, terutama mengenai kepatuhan badan usaha. Saat ini masih ada badan usaha yang belum patuh dan menyampaikan data secara benar.

“Ke depannya semoga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjalin kerja sama yang baik, khususnya dalam hal peningkatan kepatuhan badan usaha di Provinsi Maluku. Kita perlu bersama-sama melakukan kunjungan ke lapangan untuk memeriksa badan usaha yang tidak patuh. Ditambah lagi, saat ini masih terdapat ketidaksesuaian data badan usaha yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, semoga ke depan akurasi datanya bisa ditingkatkan,” katanya.(rls)

Pos terkait