Komisi A DPRD Bulukumba RDP Terkait Kades Balangpesoang

  • Whatsapp
Komisi A DPRD Bulukumba RDP Terkait Kades Balangpesoang

BULUKUMBA, UPEKS.co.id — Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa dan pengaktifan kembali karena telah selesai menjalani proses hukum, Selasa (27/7/2021)

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan RDP dari Saudara Herman Bin H. Colli kepada ketua DPRD yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara oleh karena tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa dan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016.

Bacaan Lainnya

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A Drs. H. Andi Pangerang Hakim, dan turut dihadiri oleh wakil Ketua DPRD Dra. Hj. Amina Syam, M.Kes serta turut hadir anggota DPRD lainnya diantaranya H. Safiuddin.MM, Supriadi. S.Sos, Alkahisar Jainar Ikrar.SH, dan Ahmad Akbar, SH.

Dalam rapat tersebut Komisi A juga menghadirkan Kepala Dinas PMD, Bagian Hukum Setda, Inspektorat dan BPD Desa Balangpesoang untuk memberikan keterangan.

Berdasarkan penjelasan dari Plt. Kepala Dinas PMD Muh. Amri diperoleh informasi bahwa pemberhentian tersebut berdasarkan: (1) ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa; dan (2) Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara 360/Pid.B/2021/PN Mks, atas nama Herman als. Sahir Bin H. Coli, telah dinyatakan sebagai terdakwa dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya Staf Bagian Hukum Andi Rizky, SH menyampaikan, bahwa dasar pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 9 Permendagri No 82 tahun 2015. Bupati dan Walikota boleh melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa karena (1) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, (2) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa, (3) Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Selanjutnya anggota DPRD Alkhaisar Jainar Ikrar, SH juga menyampaikan “ bahwa dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri no. 82 tahun 2015 telah ditegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan

“Saya pribadi berharap agar kebijakan pemberhentian sementara ini tidak merugikan atau merampas hak kepala Desa,” kata Alkhaisar.

Ketua komisi A Drs. H. Andi Pangeran Hakim menyimpulkan bahwa, ada beberapa prosedur yang tidak terlewati dalam mengeluarkan SK Bupati untuk pemberhentian sementara.

“Dampak pemberhentian sementara ini merugikan saudara Herman dan setiap kebijakan hukum selalu ada cela atau kelemahannya sehingga perlu di konsultasikan pada Biro Hukum Pemprovsulsel,” jelas Andi Pangerang. (Sufri)

 

Pos terkait