Jaksa Tuntut Anthon Kamuh 6 Tahun 6 Bulan, Kasus Pemalsuan Dokumen AJB Milik PT SEI

  • Whatsapp
Jaksa Tuntut Anthon Kamuh 6 Tahun 6 Bulan, Kasus Pemalsuan Dokumen AJB Milik PT SEI

TAKALAR,UPEKS.co.id— Kasus dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) hingga penerbitan sertifikat dan penjualan lahan milik PT. Seven Energy Indonesia (SEI) perusahaan milik Investor asal Korea bernama Mr. Shin Yong Ju.

Kasus ini menyeret pelaku tunggal Anthon Kamuh seorang mantan tukang sapu kantor di PT. Seven Energy Indonesia tersebut.

Bacaan Lainnya

Pada akhirnya Anthon Kamuh tidak bisa berkutik di tangan pengusaha asal Korea, terbukti perbuatan pelaku sebagai tersangka Anthon Kamuh disidangkan Selasa (27/7/2021) berlangsung di ruang sidang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar secara virtual.

Kasi Intel Kejaksaan Takalar membenarkan, kasus Anthon Kamuh pelaku dugaan pemalsuan administrasi AJB penjualan lahan berada di Desa Sampulungan kecamatan Galut Takalar.

“Jaksa menuntut pelaku Enam (6) tahun enam (6) bulan,” jelasnya.

Lanjut Kasi Intel pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni Pasal 266 dan 263 dan 385 KUHP.

“Sebelum dilakukan Vonis oleh hakim terhadap Pelaku Anthon Kamuh. Ada jeda untuk pembelaan tersangka. InsyaAllah setelah dilakukan pembelaan, dua Minggu ke depan pembacaan putusan Hakim,” jelasnya.

Menurut Anthon Kamuh, sebagai tersangka tunggal kasus dugaan pemalsuan dokumen AJB dinyatakan bersalah dan cukup bukti.

Sementara Direktur PT. Seven Energy Indonesia Mr. Shin Yong Ju, ketika hal tersebut dikonfirmasi membenarkan mengenai tuntutan hukuman kasus tersebut.
“Betul. Dalam sidang tuntutan yang di gelar tadi siang, Anton kamuh di dakwah dengan pasal berlapis yaitu, pasal 263,266 dan 385 KUHP. Dengan ancaman hukuman Enam Tahun dan enam bulan penjara.” Jelas Mr. Shin

Lanjut Mr. Shin Yong Ju menambahkan bahwa padai Kamis nanti, sidang Anthon Kamuh dilanjutkan dengan pembelaan penasihat hukumnya.

Diketahui tersangka Anthon Kamuh, sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan, dan juga membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sehingga pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Serta pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah.

Warga, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta bisa menjadi pihak yang dirugikan karena haknya sebagai pemilik tanah yang sah telah direbut kuasanya oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. (Jahar)

Pos terkait