Gandeng Kejaksaan Negeri Luwu Utara, BPJS Kesehatan Dorong Kepatuhan Badan Usaha

  • Whatsapp

Gandeng Kejaksaan Negeri Luwu Utara, BPJS Kesehatan Dorong Kepatuhan Badan Usaha

Luwu Utara, Upeks.co.id – Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) mencapai Universal Health Coverage (UHC), memerlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder. Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Palopo menggelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021, Kamis (27/05).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Luwu Utara ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar serta pemangku kepentingan lainnya.

Haedar menyampaikan bahwa forum ini digelar untuk membangun sinergi antara stakeholder/ anggota forum dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS. Pihak Kejaksaan sendiri diharapkan dapat melakukan tindakan preventif salah satunya melalui sosialisasi dan menindak ketidakpatuhan badan usaha.

“Jika ada badan usaha yang tidak kooperatif atau tidak patuh, misalnya tidak melakukan pembayaran iuran, dapat direkomendasikan untuk pencabutan izin usaha atau sanksi administrasi kepada badan usaha tersebut. Selain itu jika ditemukan modus badan usaha atau pemberi kerja memungut iuran dari tenaga kerja, dan tenaga kerja telah membayar kepada pihak yang memungut namun tidak ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke BPJS Kesehatan, maka hal tersebut dapat dipidanakan,” tegas Haedar.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim juga mengungkapkan hal serupa terkait pelaksanaan kegiatan forum koordinasi ini. Dirinya berharap forum ini dapat membentuk komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan Program JKN-KIS di Luwu Utara.

“BPJS Kesehatan sudah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan, Disnaker, dan PTSP yang terlibat langsung dalam aspek ketentuan koordinasi badan usaha. Diharapkan melalui pertemuan ini kita bisa lebih meningkatkan sinergi untuk membuat aksi yang dapat mendorong kepatuhan badan usaha,” tutur Harbu.

Harbu menjelaskan bahwa ada tiga jenis kepatuhan dari badan usaha yang menjadi fokus. Pertama, kepatuhan badan usaha untuk mendaftar sebagai peserta Program JKN-KIS. Kedua, mendaftarkan seluruh karyawannya dan yang ketiga adalah kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.(rls)

Pos terkait