BPJS Kesehatan Makassar dan Kejaksaan Negeri Gowa Tegakkan Kepatuhan Badan Usaha terhadap JKN-KIS

  • Whatsapp

BPJS Kesehatan Makassar dan Kejaksaan Negeri Gowa Tegakkan Kepatuhan Badan Usaha terhadap JKN-KIS

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

Gowa, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Makassar menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tingkat Kabupaten atau Kota Sewilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Jumat (07/05). Dalam forum ini BPJS Kesehatan menggandeng Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa untuk bersama-sama menegakkan kepatuhan terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Gowa baik yang belum mendaftarkan badan usahanya maupun dalam kepatuhan pembayaran iuran.

“Tujuan dari forum koordinasi ini adalah terkait penegakan kepatuhan terhadap peserta maupun calon peserta Program JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha agar bisa di koordinasikan  dengan baik. Jadi kita punya satu visi yang sama, pandangan yang sama, bahwa program ini adalah program bersama untuk kepentingan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk Kabupaten Gowa,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E. L. Borotoding.

Greisthy menambahkan, diharapkan melalui kemitraan yang terjalin saat ini dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kepatuhan badan usaha–badan usaha yang belum mendaftarkan pegawainya untuk segera mendaftar dengan melampirkan validasi data pegawai yang lengkap dan sesuai, serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran kepesertaannya.

“Program BPJS Kesehatan ini adalah sinergi dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga perintah itu telah diturunkan langsung ke satker-satker di bawah Kejaksaan Agung yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saya secara pribadi merasa forum ini sudah bagus dan harus lebih sering dilaksanakan agar kita bisa saling mendiskusikan masukan atau kendala-kendala  yang kita temui di lapangan dalam mendukung pelaksanaan JKN-KIS,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Yeni Andriani.

Yeni menyampaikan apabila terdapat sejumlah tantangan yang terjadi di lapangan, seperti kurangnya kesadaran dari badan-badan usaha untuk mendaftarkan pekerja-pekerjanya. Hal ini pun telah ditindaklanjuti bersama BPJS Kesehatan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Surat Kuasa Subtitusi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada badan-badan usaha yang tidak patuh.

“Apabila pemanggilan pertama dan kedua tidak ditanggapi, maka untuk pemanggilan ketiga langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dengan langsung mendatangi badan usaha tersebut. Kunjungan tersebut dapat mendengar langsung apa yang menjadi kendala badan usaha agar dicarikan solusi bersama,” tutur Yeni.(rls)

Pos terkait