BPJS Kesehatan dan Pemda Takalar Perkuat Implementasi Program JKN-KIS

  • Whatsapp

BPJS Kesehatan dan Pemda Takalar Perkuat Implementasi Program JKN-KIS

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

Takalar, Upeks.co.id – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam hal pengawasan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi Program JKN–KIS, BPJS Kesehatan Cabang Makassar menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2021, Kamis (06/05).

“Keberlangsungan Program JKN-KIS merupakan misi BPJS Kesehatan yang perlu dikawal bersama. Salah satu jalan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS adalah dengan melakukan penegakan kepatuhan untuk memastikan seluruh badan usaha mematuhi kewajibannya sehingga peserta dari segmen pekerja penerima upah (PPU-BU) dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” kata Kepala Cabang Makassar, Greisthy E. L. Borotoding.

Greisthy turut menambahkan, terdapat tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. Ketiga objek tersebut adalah kepatuhan dalam hal mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya dalam program JKN-KIS, kepatuhan dalam hal melaporkan data pekerja dan anggota keluarganya serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan. Sinergi ini khususnya mencakup hal kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya maupun membayarkan iurannya sesuai dengan pekerja yang telah didaftarkan.

“Kegiatan ini merupakan Forum Koordinasi Kepatuhan semerter pertama pada tahun 2021 di Kabupaten Takalar dan untuk mengevaluasi hasil yang telah dilakukan serta sebagai sarana untuk merumuskan strategi baru pada tahun 2021 guna meningkatkan kepatuhan badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar serta percontohan penegakan regulasi yang benar dimasyarakat,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Salahuddin.

Lebih lanjut ia menambahkan hal–hal terkait kepatuhan dan implementasi kepesertaan Program JKN–KIS, terutama dukungan dari Pemerintah Daerah dalam menerbitkan regulasi terkait peningkatan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

“Khususnya kepada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja dalam JKN – KIS, melalui forum ini kita membahas kendala yang terjadi di lapangan. kita siap membantu memfasilitasi dan koordinasi dalam penegakan kepatuhan untuk badan usaha yang belum menjalankan regulasi terkait implementasi Program JKN–KIS,” ujar Salahuddin.

Salahuddin juga menyampaikan, sinergi antar instansi dalam penegakan kepatuhan badan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari Program JKN-KIS salah satunya dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi badan usaha yang tidak patuh dari BPJS Kesehatan Cabang Makssar kepada Kejaksaan Negeri Takalar.(rls)

Pos terkait