BPJS Kesehatan Ambon Teken PKS dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat

  • Whatsapp

BPJS Kesehatan Ambon Teken PKS dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat

 

Bacaan Lainnya

Saumlaki, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Ambon bersama Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaaan Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (28/05). Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat.

“Penandatanganan nota kesepakatan hari ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk itu bagi pemerintah, BUMN, atau BUMD, kita adalah mitra. Kami sebagai aparat penegak hukum akan mendukung sepenuhnya program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi kami. Kami bersyukur sudah punya forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Gunawan Sumarsono.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan memaparkan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha dalam Program JKN-KIS dan tindak lanjut sinergi antarfungsi instansi pemerintah terkait pengawasan dan kepatuhan pemberi kerja/PPU BU di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar jumlah peserta yang terdaftar JKN-KIS yaitu 107.348 peserta atau persentasenya sebesar 83,89%. Jumlah terbesar masih dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Sedangkan jumlah badan usahanya, yaitu 196 badan usaha dengan total pekerja sebesar 601 jiwa dan 668 anggota keluarga. Masih terdapat 48 badan usaha yang menunggak iuran. Kami berharap badan usaha yang masih memiliki tunggakan iuran ini bisa segera menyelesaikannya, agar pekerja dan anggota keluarganya bisa terjamin pelayanan kesehatan,” jelas Mondang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poly Devy Flip Matitaputty menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan siap mendukung pelaksanaan sanksi terhadap badan usaha yang tidak patuh.

“Kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rekomendasi BPJS Kesehatan sudah menjadi syarat izin usaha. Saran kami dalam kesempatan ini untuk secara rutin melaksanakan rekonsiliasi data agar memiliki data yang valid,” ujar Poly.(rls)

Pos terkait