BPJS Kesehatan Ambon Minta Dukungan Kejaksaan Negeri Tindak Badan Usaha Tak Patuh JKN-KIS

  • Whatsapp

BPJS Kesehatan Ambon Minta Dukungan Kejaksaan Negeri Tindak Badan Usaha Tak Patuh JKN-KIS

 

Bacaan Lainnya

 

Langgur, Upeks.co.id – Demi memastikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan optimal, BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengadakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Senin (10/05).

Kegiatan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja atau Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Selain itu dibahas pula mengenai tindak lanjut sinergi antar fungsi instansi pemerintah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual terkait kepatuhan badan usaha.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan memaparkan pencapaian kepesertaan pekerja dari badan usaha yang telah terdaftar di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara serta tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dan kepatuhan badan usaha.

“Berdasarkan data kami, jumlah badan usaha yang terdaftar di Kota Tual sebanyak 62 badan usaha, dari jumlah tersebut ada 14 badan usaha yang menunggak. Sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, badan usaha yang terdaftar sebesar 99 badan usaha dan masih ada 23 badan usaha yang menunggak. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua agar tidak merugikan kepentingan pekerja,” papar Mondang.

Dalam forum ini, ia berharap ada solusi dari kendala yang dihadapi di lapangan dan ke depannya seluruh pemangku kepentingan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dapat semakin bersinergi.

“Mohon dukungan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk melakukan sosialisasi terpadu sebagai narasumber badan usaha yang menunggak iuran. Untuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Tenaga Kerja kami harap dapat membantu memberikan data badan usaha yang telah melakukan pengurusan surat Izin usaha dan masih beroperasional di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sehingga kita semua dapat bersinergi dan memiliki data yang valid,” ujar Mondang.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, M. Arsyad Jabkenyanan membenarkan masih adanya ketidakpatuhan badan usaha dan perlu dilakukan tindak lanjut.

“Selama ini data terpadu antara BPJS Kesehatan dengan beberapa instansi terkait masih belum sesuai, solusinya kami berupaya melakukan verifikasi data lapangan. Terkait dengan badan usaha memang ada yang sudah mendaftarkan pekerjanya namun hanya sebagian yang didaftarkan, belum seluruhnya. Kami sarankan untuk pengusaha yang masih menunggak itu, kita temui langsung, sehingga bisa memastikan seluruh pekerjanya sudah terdaftar Program JKN-KIS,” ujar Arsyad.(rls)

Pos terkait