BPJS Kesehatan Ambon Beberkan Progres Kepesertaan JKN-KIS Badan Usah

  • Whatsapp

 

Bacaan Lainnya

Piru, Upeks.co.id – Dalam rangka sinergi dan upaya peningkatan kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaaan Kepatuhan Kabupaten Seram Bagian Barat, Rabu (19/05). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat, Pengawas Tenaga Kerja Regional I, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan bahwa Program JKN-KIS merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah terhadap seluruh masyarakat, terutama dalam hal jaminan pelayanan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula data mengenai progress kepesertaan dan badan usaha dalam Program JKN-KIS di Kabupaten Seram Bagian Barat per April 2021.

“Di Kabupaten Seram Bagian Barat jumlah peserta yang terdaftar JKN-KIS, yaitu 163.042 peserta atau persentasenya sebesar 76,84%. Sedangkan jumlah badan usahanya, yaitu 45 badan usaha dan yang masih menunggak iuran ada 14 badan usaha. Harapan kami badan usaha yang masih menunggak ini bisa kita tindak lanjuti agar segera membayar iuran yang menjadi kewajibannya sehingga para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan yang menjadi haknya,” tambah Mondang.

Perwakilan dari Pengawas Tenaga Kerja Regional I Abdul Hakim, menyampaikan untuk melakukan kunjungan bersama dengan BPJS Kesehatan sebagai solusi atas kendala masih adanya badan usaha yang menunggak iuran kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Di akhir bulan Mei ini kami tim pengawas tenaga kerja akan melakukan kunjungan ke badan usaha. Terkait badan usaha yang masih menunggak iuran seperti yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan tadi, mari kita menyusun rencana untuk bersama-sama melakukan kunjungan terhadap badan usaha tersebut,” ujar Hakim.

Sementara, Kasidatun Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Denny I.S, menyampaikan harapan agar dilakukan sinkronisasi data antara seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Kita bisa jadwalkan bersama untuk melakukan pengecekan data badan usaha secara berkala agar dapat melakukan sinkronisasi data. Jika ternyata masih ada badan usaha yang masih menunggak, kita harus tegas mengambil tindakan. Kita akan mengedepankan mediasi terlebih dulu kepada badan usaha, namun jika tidak ada titik temu akan kita lakukan tindakan tegas,” pungkas Denny.(rls)

Pos terkait