Bersama TKMKB, BPJS Kesehatan Ambon Dorong Efektivitas dan Efisiensi Layanan JKN-KIS

  • Whatsapp

Bersama TKMKB, BPJS Kesehatan Ambon Dorong Efektivitas dan Efisiensi Layanan JKN-KIS

Ambon, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi semua peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berkaitan dengan hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Ambon menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) demi meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan, Kamis (10/06).

Bacaan Lainnya

Ketua TKMKB Cabang Ambon, dr. Rodrigo Limmon menyampaikan bahwa pertemuan ini penting untuk membahas kendala yang dialami dan mencari solusi bersama. Harapannya semua yang tergabung dalam Tim KMKB bisa bersikap profesional dalam memandang kasus-kasus di pertemuan ini sehingga kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik.

“Pentingnya pertemuan TKMKB ini untuk membahas kendala-kendala yang tidak bisa terpecahkan oleh satu pihak saja, maka forum ini digunakan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Diharapkan bahwa kasus-kasus yang kita bahas, semua bisa terselesaikan di forum ini. Tidak perlu dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita bisa menyelesaikan di forum ini, itu juga merupakan suatu prestasi,” ujar Rodrigo.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Andi Muhammad Dahrul Muluk memaparkan bahwa pemanfaatan Program JKN-KIS di Provinsi Maluku mengalami peningkatan. Hal ini berarti masyarakat sudah menyadari manfaat yang bisa didapatkan sebagai peserta JKN-KIS.

“Dapat disimpulkan bahwa program JKN-KIS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pemanfaatannya pun cukup banyak dan semakin meningkat, baik dari jumlah kunjungan maupun biaya pelayanan kesehatan. Kami sudah melakukan komunikasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Masih terjadi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” papar Dahrul.

Selanjutnya ditambahkannya pula bahwa masih ada kendala dalam hal ketersediaan dokter di Provinsi Maluku. Harapannya ke depan kendala tersebut bisa mendapatkan solusi, bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

“Kalau kita melihat data, di Provinsi Maluku masih kekurangan 29 dokter. Masih ada FKTP yang belum memiliki dokter. Hal tersebut menjadi tugas bagi kita bersama untuk melakukan advokasi, baik dari organisasi profesi maupun pemerintah untuk ketersediaan dokter,” kata Dahrul.(jamkesnews)

Pos terkait