Badan Usaha se-Kabupaten Soppeng Dibekali Ilmu JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat

  • Whatsapp

Badan Usaha se-Kabupaten Soppeng Dibekali Ilmu JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat

Watampone, Upeks.co.id – Dalam rangka menyosialisasikan peraturan terbaru Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta meningkatkan pemahaman badan usaha se-Kabupaten Soppeng terkait pentingnya program tersebut, BPJS Kesehatan menggelar gathering yang dihadiri puluhan badan usaha, Senin (28/06). Turut hadir pula Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Soppeng serta perwakilan dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Komisariat Soppeng

Bacaan Lainnya

“Terima kasih kepada seluruh pemilik/perwakilan badan usaha, yang telah mendaftarkan karyawannya serta membayar iuran secara teratur.  Harapannya ke depan, semua badan usaha semakin menyadari pentingnya mendaftarkan karyawan dan membayar iuran dengan tepat waktu, sehingga tidak ada lagi yang menunggak. Karena iuran ini sangat membantu peserta JKN-KIS,” jelas Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Anggrawati.

Dalam paparannya, dijelaskan pula terkait perhitungan iuran peserta bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di mana presentase iuran peserta PPU adalah 4% dibayar oleh pemberi kerja sedangkan 1% dibayar oleh peserta, dengan ketentuan batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yaitu 12 juta rupiah dan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta dari segmen PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

Di samping itu, dijelaskan pula materi tentang Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) oleh Anggota Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Komisariat Soppeng, Mubdi Afdhal. Ia menekankan terkait dengan kewajiban seluruh pihak dalam menjaga dan melindungi kesehatan pekerja di tempat kerja masing-masing.

“Hidup bersih dan sehat di tempat kerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat merupakan hal yang diinginkan dan menjadi hak asasi setiap pekerja. Karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut memelihara, menjaga dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif dengan melaksanakan pembinaan PHBS di tempat kerja,” ujar Mubdi.(jamkesnews)

Pos terkait