APBD Majene 2021 Kembali Terancam Direfocusing

  • Whatsapp
APBD Majene 2021 Kembali Terancam Direfocusing
Kepala BKAD Kabupaten Majene, Kasman Kabil

MAJENE, UPEKS.co.id—Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Majene terancam kembali direfocusing untuk penanganan virus Corona atau Covid-19, jika kasus penularan virus di wilayah Majene makin bertambah.

Kepala Badan Anggaran dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene, Kasman Kabil mengungkapkan, jika kondisi pandemi Covid-19 di Majene melonjak, kemungkinan dana APBD tahun 2021 kembali direfocusing.

Bacaan Lainnya

“Kalau kasus Covid-19 di Majene tidak ada perubahan, tidak menutup kemungkinan APBD Majene kembali direfocusing, apalagi dana insentif Nakes saat ini belum mencukupi, meskipun pada bulan lalu kita sudah melakukan refocusing anggaran,” ungkap Kasman dihubungi melalui
telepon, Rabu (21/7/2021).

Sementara transferan dari pusat kata Kasman mengalami penurunan. Sejak tahun 2020 hingga sekarang dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 beserta dampak-dampak sebesar Rp35 miliar lebih.

“Jadi DAU yang dipotong dari pusat sebesar Rp.16 miliar untuk tahun ini, dari sebelumnya Rp502 miliar lebih turun menjadi Rp.408 miliar lebih, kalau tahun lalu lebih besar hampir Rp45 miliar lebih,” jelas Kasman.

Menurut Kasman, berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 yang terbit Februari 2021, tentang petunjuk pelaksanaan dana transfer, itu didalamnya diatur tentang pengurangan dana DAU.

“Kemudian ada juga petunjuk penganggaran bidang kesehatan minimal 8 persen dari dana transfer umum, setelah kita telisik ternyata dari 8 persen itu sudah kita anggarkan dibidang kesehatan lainnya, hanya saja
yang belum masuk itu kegiatan vaksinasi dengan insentif nakes, nah itulah yang kita tambahkan hasil refocusing kemarin,” sebut Kasman.

Kasman juga mengatakan, untuk anggaran kesehatan lainnya sudah banyak, seperti di RSUD dan Dinas Kesehatan, khusus kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang ebelumnya dianggarkan melalui APBD pokok 20021 sebesar Rp300 juta.

“Di Dinas Kesehatan dari Rp.300 juta kita tambah Rp2 miliar menjadi Rp2,3 miliar, kemudian untuk dana insentif nakes di APBD pokok tidak ada, karena pemahaman kita pusat yang bayarkan, ternyata itu dialihkan ke Pemda melalui dana yang 8 persen itu, kalau tidak salah dapat
Rp2,,5 miliar untuk insentif nakes itu untuk menutup ada kekurangan tahun lalu,” katanya.

Kemudian untuk anggaran 2021, khusus untuk insentif nakes belum dianggarkan di APBD, rencana nanti pada APBD Perubahan anggaran baru dihitung perkiraan dari Januari sampai Desember 2021,

“Kalau dibilang babak belur ya seperti itulah, karena kondisi kita fokus penanganan Covid ini. Makanya pada APBD Perubahan nanti kita sudah rancang, kita juga sudah mengirim surat ke setiap OPD untuk
membuat renja anggaran perubahan nanti,” pungkasnya. (Ali)