Polda Sulsel Siap Jalankan Instruksi Kapolri

  • Whatsapp
Polda Sulsel Siap Jalankan Instruksi Kapolri

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pasca Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram untuk berantas pungli dan premanisme di Pelabuhan seluruh Indonesia, Polda Sulsel siap jalankan instruksi tersebut

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kombes Pol E.Zulpan menegaskan, Polda Sulsel siap menjalankan instruksi Kapolri dalam melakukan pemberantasan aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya yang berada di wilayah Sulsel.

Bacaan Lainnya

“Kita tegaskan tidak ada ruang untuk pungli maupun aksi premanisme,” tegas Kombes Pol E.Zulpan, Rabu (16/6/2021).

Kabid Humas Polda Sulsel menyebut, pemberantasan aksi premanisme dan Pungli dilakukan demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan instruksi tersebut. Kami dari Polda Sulsel dan jajaran selalu siap berantas aksi premanisme yang ada, ” sebut Zulpan.

Diketahui, Telegram ini keluar atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri untuk menuntaskan pungli dan preman yang membuat sopir pelabuhan mengeluh.

Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda, dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif, ” kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto melalui rilis yang diterima Upeks.co.id, Rabu (16/6/2021).

Agus menyampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat. “Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut”, ucap Agus.

Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda.

1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.

2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.

3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim. (Jay)

Pos terkait