Pokja Transisi DPRD Majene Raker dengan Tim Transisi Penanganan Gempa Majene

  • Whatsapp
Pokja Transisi DPRD Majene Raker dengan Tim Transisi Penanganan Gempa Majene

MAJENE, UPEKS.co.id–Kelompok Kerja (Pokja) 2 DPRD Majene, Sulawesi Barat melakukan rapat kerja dengan Tim Gabungan Masa Transisi Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene, di ruang rapat DPRD Majene, Selasa (22/6/2021).

Ketua Pokja Transisi DPRD Majene, Sahril mengatakan, tujuan rapat kerja hari ini dengan menghadirkan tim masa Transisi Penanggulangan bencana Gempa Majene, ingin mendengarkan penjelasan terkait
penanggulangan dampak korban gempa Majene yang sampai saat ini belum berakhir.

Bacaan Lainnya

“Intinya kami dari Pokja transisi DPRD Majene ingin mendengar penjelasan dari ketua tim transisi penanggulangan dampak gempa Majene, apa saja yang sudah dilaksanakan pada masa transisi ini. Tolong kami diberi penjelasan yang sedetil-detilnya,” ucap Sahril didampingi beberapa anggota Pokja lainnya.

Selain itu kata Sahril, dalam rapat hari ini juga Pokja transisi DPRD membutuhkan SK dari tim masa transisi, apakah SK-nya sama pada saat masa tanggap darurat atau ada perubahan. Juga mengetahui realisasi kerja selama masa darurat hingga masa transisi darurat apa saja yang sudah dilakukan.

“Selaku pokja transisi di DPRD, kami diberi tugas dan wewenang di masa transisi, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan dari dampak korban bencana Majene. Paling tidak jumlah korban, rumah, sarana ibadah dan fasilitas pendidikan yang rusak, termasuk kesehatan bagi korban yang
mengungsi,” ungkapnya.

Sementara itu anggota tim transisi penanggulangan dampak gempa Majene, Sirajuddin menjelaskan, bahwa hingga saat ini tim transisi Majene sudah melakukan berbagai upaya. Penanganan korban terdampak Gempa Majene yang terjadi sejak 15 Januari hingga masa transisi saat ini tim
penanggulangan bencana sudah bekerja sesuai petunjuk.

“Masa transisi darurat yaitu dimulai sejak berakhirnya masa tanggap darurat, sementara masa tanggap darurat berakhir pada 4 Februari 2021, selama 15 Januari sampai 4 Februari itu masa tanggap darurat, setelah itu mulai 5 Februari itu sudah mulai memasuki masa transisi darurat,” jelas Sirajuddin.

Sirajuddin juga menjelaskan, selama masa transisi darurat ini, sudah ada 3 SK yang disusun yakni, masa transisi pertama itu tanggal 6 Februari sampai 6 April 2021, itu ada SK-nya yang ditandatangani
bupati, kemudian diperpanjang lagi 6 April sampai 4 Juni, kemudian diperpanjang lagi mulai 5 Juni sampai 5 Desember 2021 selama 6 bulan.

“Jadi pada saat masa tanggap darurat pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, seperti pemenuhan kebutuhan dasar misalnya kebutuhan pangan dan kesehatan sudah terpenuhi, kemudian di masa transisi
darurat kami sudah melakukan upaya seperti pemenuhan perumahan,“ pungkasnya. (Ali)

Pos terkait