Pendapatan Nelayan di Kolaka Tak Terdampak Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Pendapatan Nelayan di Kolaka Tak Terdampak Pandemi Covid-19
H Agus Salim Pamus

KOLAKA, UPEKS.co.id– Sekretaris Dinas (Sekdis) Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Salim Pamus, menjelaskan bahwa sejak merebaknya pandemi Covid-19 sampai sekarang masih tetap berlangsung tidak terlalu besar dampaknya terhadap pendapatan ekonomi para nelayan di Kolaka.

Menurutnya, berdasarkan pengamatan di lapangan selaku instansi terkait, untuk melihat kondisi riil hasil tangkapan nelayan tetap stabil, bahkan harga ikan cenderung meningkat.

Bacaan Lainnya

“Jadi kalau harga ikan naik, berarti yang diuntungkan adalah para nelayan,” ungkap Agus Salim saat dikonfirmasi Upeks terkait kondisi kehidupan nelayan setelah adanya pandemi Covid-19 kini masih tetap berlangsung, Kamis (10/6/2021).

Sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana dalam meredam penyebaran dan penularan virus Corona terhadap para nelayan. Pihaknya bersama Dinas Kesehatan dan Satgas pencegahan penanggulangan Covid-19 melakukan sosialisasi serta membagikan ribuan masker kepada para nelayan bersama keluarganya.

“Patut kita syukuri sejak adanya pandemi Covid-19, nelayan yang terkonfirmasi positif Covid-19 hampir tidak ada,” kata Agus Salim.

Selain itu kata Sekdis Agus Salim untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi nelayan kecil pihaknya memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa alat tangkap.

“Jadi selain mengantisipasi dampak terhadap ekonomi nelayan kecil, memberdayakan dengan membantu memberikan sarana dan prasarana alat tangkap,”ujarnya.

Meski demikian kata Agus Salim dengan keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 banyak kewenangan/kebijakan dalam bidang perikanan di daerah kini beralih kepada Pemerintah Provensi. Sehingga PAD yang diperoleh daerah dari sektor perikanan hanya retribusi kapal-kapal kecil saja.

“Itupun juga sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan pungutan, yang dipungut retribusinya hanya dari parkir khusus tempat labuh, serta sudah tidak bisa lagi menerima sumbangan pihak ketiga,” ujar Agus Salim.

Akibatnya dari target PAD Dinas Perikanan sebesar Rp600 juta tahun 2020 lalu, hanya terealisasi sekira 28 persen lebih. Meskipun target PAD ini juga masih ditetapkan di tahun anggaran 2021.

“Penyebabnya karena banyak sumber-sumber PAD Kolaka kini tidak lagi dikelola, tetapi beralih ke provinsi sejak adanya UU No.23 tahun 2014,” pungkasnya. (pil)

 

 

Pos terkait