Pemkab Barru MoU Bersama DJPb Sulsel

  • Whatsapp
Pemkab Barru MoU Bersama DJPb Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan terus proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandumof Understanding/MoU).

Pada kesempatan kali ini DJPb Sulsel melakukan penandatanganan MoU bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru, Selasa (8/6/2021).
Penandatanganan MoU tersebut berkaitan “Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful mengatakan MoU tersebut untuk meningkatkan sinergi antara Kementrian Keuangan dengan Pemkab Barru.
“Melalui MoU Ini nantinya bisa memberikan manfaat terutama dalam mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi,” pungkas Syaiful.
Senada disampaikan Bupati Barru, Suardi Saleh, melalui penandatanganan MoU tersebut mampu meningkatkan Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Barru.
Ia mengatakan MoU merupakan bentuk
kepada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan yang tengah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM).
DJPb Sulsel sendiri telah mencatat dari sisi pelaksanaan anggaran, sampai dengan awal Juni 2021, penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa Kabupaten Barru telah mencapai Rp311,64 Miliar atau sebesar 40,89% dari pagu sejumlah Rp762,22 Miliar.
Penyaluran tersebut terdiri dari Dana
Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp7,74 Miliar atau 56,45% dari pagu Rp13,71 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) telah realisasi sebesar Rp243,98 Miliar atau 50,55% dari pagu Rp482,64 Miliar, DAK Fisik telah realisasi sebesar Rp1,76 Miliar atau 3,03% dari pagu Rp57,99 Miliar.
Sementara DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp35,83 Miliar atau 35,03 dari pagu Rp102,28 Miliar sedangkan Dana Insentif Daerah belum ada realisasi dari pagu Rp53,32 Miliar. Untuk Dana Desa, telah salur sebesar Rp22,33 Miliar atau 41,91% dari pagu Rp53,28 Miliar.
Dari sisi pertanggungjawaban, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah meraih opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016.
Perkembangan realisasi pelaksanaan anggaran, khususnya DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS dapat diakses oleh Para Kepala Daerah beserta jajaran serta masyarakat melalui Aplikasi MINASATA (Aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah).
Aplikasi tersebut merupakan inovasi berbasis Android yang dapat di unggah secara gratis pada Google Play Store.
Selain fokus terhadap percepatan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa, Kanwil juga memberikan perhatian penuh terhadap UMKM melalui sinergi dengan stakeholder seperti Pemda dan Perbankan serta Lembaga Keuangan Non-Bank melalui penyaluran KUR dan UMi.
Sampai dengan awal Juni 2021, Kabupaten Barru telah menyalurkan KUR sebesar Rp 120,08 Miliar untuk 3.674 pelaku UMKM dan Pembiayaan UMi sebesar Rp964 Juta untuk 306 pelaku usaha mikro. (Rasak).