Ketua BKAD Baula Divonis Satu Tahun Delapan Bulan Penjara

  • Whatsapp
Ketua BKAD Baula Divonis Satu Tahun Delapan Bulan Penjara

KOLAKA, UPEKS.co.id—Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Anton Benyamin Kecamatan Baula Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) divonis hukuman oleh Majelis Hakim Tipikor Kendari Sultra satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp50 juta. Dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama dua bulan.

Selain itu terpidana Anton Benyamin masih menjalani pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 481 juta dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa penuntut umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti. Bilama harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama delapan bulan.

Bacaan Lainnya

Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kendari Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 21 April 2021. Serta Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor: PRINT-02/P.3.12/Fu.1/04/2021 tanggal 29 April 202. Atas kasus tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar lebih. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Indawan Kuswadi didampingi Kasi Pidsus Togi Hamonangan Sirait, dan Kasi Intel Andi Marlo Manurung dan sejumlah staf Kejari berlangsung di media Center Kejari Kolaka pada(8/6/21).

Indawan menjelaskan bahwa kasus hukum tinda pidana korupsi yang menjerat Anton Benyamin selaku Ketua BKAD terkait pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan(SPP) melalui program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MP) dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Pusat.

Dalam perjalanannya mekanisme pengelolaan dana tersebut kata Kejari, Anton selaku ketua BKAD hanya menentukan sendiri kelompok-kelompok penerima dan tidak pernah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi bahkan tanpa melalui musyawarah antar desa untuk pergulirannya.

Selain itu dana-dana yang telah diterima Anton tidak semuanya disetorkan kedalam rekening SPP. Melainkan dipinjamkan lagi kepada pribadi/perorangan sebanyak 74 orang hingga pinjaman mencapai Rp 536 juta.

Lanjut Kejari bahwa pelaksanaan pengelolaan dana tersebut terjadi penyimpangan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO). Sehingga dalam kasus tersebut Kejari Kolaka masih menyelamatkan uang negara sebesar Rp 710 juta lebih.

“Dan ini akan disetorkan ke BRI untuk dikembalikan kepada kas negara,”ungkap Kejari.(pil)