Kepala Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan Raih Doktor di UNM. Ini Hasil Risetnya

  • Whatsapp
Kepala Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan Raih Doktor di UNM. Ini Hasil Risetnya

 

Makassar, Upeks.co.id–Dalam mencegah korupsi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, diperlukan sebuah model tata kelola kolaboratif manajemen risiko korupsi yang bersifat lintas sektoral.

Bacaan Lainnya

Pengembangan model ini didasarkan pertimbangan: (1) kondisi Indonesia telah memiliki instrumen pemberantasan korupsi, namun tingkat korupsi belum menurun dan upaya pemberantasannya belum efektif; serta (2) karakteristik risiko pembangunan infrastruktur bersifat lintas sektoral.

Hal itu mendasari Arman Sahri Hararap untuk melakukan riset disertasi dengan judul Model Kolaboratif Manajemen Risiko Korupsi pada Program Lintas Sektoral Pembangunan Infrastruktur.

Riset disertasi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Perwakilan Sulawesi Selatan dipertahankan di depan tim penguji pada sidang ujian promosi untuk meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Kamis, 24 Juni 2021, Ballroom Lt.3 di Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar.

Sidang dipimpin Rektor UNM, Prof.Dr.Ir.H.Husain Syam,M.TP.,IPU.,Asean Eng. sekaligus selaku promotor, sekretaris: Prof.Dr.Hamsu Abdul Gani,M.Pd. dengan anggota: Prof.Dr.Haedar Akib,M.Si., Prof.Dr.Rifdan,M.Si., Dr. Karta Jayadi,M.Sn., Dr. Sulaiman Samad,M.Si. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar,S.H.,LL.M.

Lokasi riset di Sulawesi Selatan pada Proyek Pembangunan Bendungan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (Passelloreng, Karalloe, dan Pamakkulu), Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Proyek Pembangunan Makassar New Port oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Informan sebanyak 83 orang dan menggunakan analisis model interaktif.

Hasil risetnya, pertama, dua dari tiga instansi penanggungjawab lintas sektoral PSN pembangunan infrastruktur di Sulsel, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah memiliki kebijakan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatannya namun masih bersifat individual (belum kolaboratif) dan belum spesifik memuat anti-korupsi, sedangkan implementasinya masih bersifat insidentil dan parsial.

Kedua, faktor determinan dari kebijakan dan implementasinya, yaitu komitmen pucuk pimpinan, pengembangan budaya sadar risiko, partisipasi aktif para pihak dan adanya unit khusus pengelola risiko bersama.

Ketiga, model tata kelola kolaboratif Ansel dan Gash (2007) dipandang relevan dalam merekonstruksi model kolaboratif manajemen risiko korupsi sesuai dengan program lintas sektoral pembangunan infrastruktur dalam mencegah korupsi dengan menambahkan faktor budaya sadar korupsi dan institusionalisasi manajemen risiko korupsi dalam variabel proses kolaborasi untuk melengkapi lima faktor yang telah ada.

Seusai menjawab pertanyaaan, sanggahan, dan bantahan dari tim penguji, Arman Sahri Hararap yang berprofesi sebagai akuntan dan auditor dinyatakan lulus dengan memeroleh nilai IPK 3,91 dan predikat kelulusan cumlaude (pujian).

Atas raihan gelar doktor Arman Sahri Harahap, Rektor UNM selaku promotor memberi pujian dan apresiasi tinggi terhadap kecerdasan dan ketekunan dalam menjalani proses pendidikan doktoral.

“Saya sangat salut kepada Dr. Arman Sahri Harahap karena memiliki kecerdasan dan kedisiplinan dalam mengelola manajemen waktu sebagai pejabat dan mahasiswa. Hal ini menjadi faktor utama kesuksesan dalam menyelesaikan studi,” puji Guru Besar Teknologi Pertanian yang baru saja meraih gelar insinyur profesional di tingkat ASEAN.

Sidang ujian promosi doktor Kepala BPKB Perwakilan Sulsel dihadiri Plt. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sekaligus memberikan testimoni dan para pejabat di lingkungan Provinsi Sulsel dan kabupaten/kota.(rls)