Implementasikan Inpres No.2, BP Jamsostek dan Kejari Se-Sultra Teken MoU

  • Whatsapp
Implementasikan Inpres No.2, BP Jamsostek dan Kejari Se-Sultra Teken MoU

KENDARI, UPEKS.co.id– BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, di Hotel Claro Kendari, Kamis (23/6/2021).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk penegakan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mengawal implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bacaan Lainnya

Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 2 Tahun 2021 merupakan instruksi presiden yang bertujuan untuk optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Selain itu, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi-Maluku, 10 Kejaksaan Negeri, dan perwakilan 17 Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara. Dimana kegiatan tersebut dihadiri peserta secara daring dan luring.

Gubernur Sutra, Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai bentuk penegakan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Sulawesi Tenggara telah melakukan penyesuaian kembali peraturan Gubernur dengan menginstruksikan seluruh non ASN, BUMD, Dinas terkait, penyelenggara pemilu serta seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara agar menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jmsostek.

“Tentu hal ini akan mensyaratkan Kepesertaan aktif BP Jamsostek dalam pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Sebagai referensi dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 terdapat beberapa poin yang menjadi instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang ada di setiap daerah. Diantaranya adalah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran. Mendorong pekerja PU, BPU, non ASN, dan Penyelenggara Pemilu agar menjadi peserta BP Jamsostek. mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi peserta BP Jamsostek dan yang terakhir adalah agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan Kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sultra, Sardjono Turin mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan BPJamsostek Sultra bertujuan untuk memperkuat dan mempertegas agar penegakan kepatuhan dalam pengimplementasian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 terlaksana dan berjalan dengan baik di Sulawesi Tenggara.

“Kami Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut segera diperhatikan,” terangnya.

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, mengapresiasi langkah yang telah diambil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021. Selain itu beliau juga mengucapkan terima kasih terhadap kerja sama yang telah dibangun oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pihaknya.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berharap kedepannya sinergi yang telah terbangun ini dapat terus berjalan dalam mengimplementasikan Inpres No. 2 Tahun 2021 dan penegakan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.

Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman menyampaikan bahwa Nota kesepahaman yang telah ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Se Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini akan langsung segera ditindaklanjuti dan bersama-sama dengan seluruh Kejaksaan Negeri untuk memonitor jalannya penegakan kepatuhan serta pengimplementasian Inpres No. 2 Tahun 2021 di Seluruh Wilayah Sultra. (Mimi)

 

Pos terkait