Rumah UMi KPPN Makassar 1 Diresmikan

  • Whatsapp
Rumah UMi KPPN Makassar 1 Diresmikan

Saiful; Ini Bentuk Nyata Membantu Pelaku UMKM

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (DJPb) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Saiful resmikan Rumah Ultra Mikro (UMi)

Bacaan Lainnya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, di Jl Slamet Riyadi, Makassar, Jumat (28/5/20219.

Saiful menuturkan Rumah UMi KPPN Makassar I merupakan bentuk nyata untuk membantu pelaku Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan UMi tersebut adalah fasilitas bagi pelaku UMKM untuk melakukan aktivitasnya.

“Fasilitas sudah ada, pembiayaan sudah ada sehingga pelaku UMKM tinggal melakukan aktivitas dan kegiatannya. Harapan saya ini bisa lebih besar lagi dan nantinya akan dikembangkan pada KPPN lainnya,”ujar Saiful.

Lebih jauh Saiful mengatakan pembentukan Rumah UMi tersebut diselenggarakan melalui, kerjasama dan pendampingan dengan Pemerintah Daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU.

“Kalau Bone sudah menyediakan lokasi yang segera kami tinjau di Terminal Bus di Bone dan lahan cukup luas serta¬† tanahnya masih kosong, nanti kita akan lakukan survei kalau memang memadai kita akan kembangkan di sana. Dan janji Bupati Bone hal itu,”ujar Saiful.

Ia mengatakan pembentukan tersebut nantinya tidak hanya dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Sinjai tetapi akan dilakukan pada 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

“Rumah UMI tidak hanya di Kota Makassar tapi Bone, Sinjai . Dan waktu saya ketemu Bupati Sinjai beliau katakan di Sinjai cukup banyak tempat tapi beliau belum menyebutkan satu lokasi khusus. Dan Insya Allah akan kami konfirmasi khusus, kita akan upayakan di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel semaksimal mungkin sebelum tahun ini berakhir,”tandas Saiful.

Sementara Kepala KPPN Makassar I, Saor Silitonga dalam keterangannya mengatakan, program UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah.

Khususnya yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

“Kami berharap rumah UMi dapat menjadi bagian pengelolaan keuangan negara yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, dengan melahirkan para wirausaha baru,” kata Saor.

Sejumlah lembaga saat ini telah mendapatkan bantuan pembiayaan UMi, di antaranya: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ia menyebutkan sumber bantuan pendanaan UMi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Bagi Saor, kehadiran Rumah UMi ini tidak sekadar membantu kebangkitan sektor ekonomi mikro, tapi juga memudahkan pembiayaan dengan layanan cepat bagi usaha ultra mikro yang ada.

“Tentunya ini akan menambah jumlah wirausaha yang mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah dan menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan dari perbankan,” katanya.

Sedangkan mekanisme penyalurannya bisa secara induvidu dan kelompok, mekanisme individu penyalur dapat mengenakan agunan sedangkan mekanisme berkelompok penyalur menerapkan mekanisme tanggung renteng dan tidak boleh mengenakan agunan

“Untuk syaratnya, mereka yang berhak memperoleh pembiayaan UMI yaitu usaha ultra mikro yang dimiliki oleh WNI dibuktikan dengan NIK elektronik dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),” jelasnya.(Rasak).