Pengurus BUMDES Tanpa Gaji, Ajiep: Mereka Pejuang Ekonomi Pedesaan

  • Whatsapp
Pengurus BUMDES Tanpa Gaji, Ajiep: Mereka Pejuang Ekonomi Pedesaan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr.H.Ajiep Padindang, SE.MM, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya pada 16-18 Mei 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Bone.

“Senin, 17 Mei 2021, hari pertama kegiatan perkantoran dibuka setelah libur Lebaran Idulfitri 1442 H, tanpa mudik. Memang saya tidak mudik, tetapi berbekal surat tugas kunjungan kerja ke daerah pemilihan, tanggal 16 -18 Mei 2021, saya berkunjung ke Kabupaten Bone bagian selatan untuk menyelenggarakan sosialisasi PP N0.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” terang Ajiep melalui rilisnya Selasa (17/05/2021).

Bacaan Lainnya

Ajiep Padindang saat masih menjabat Anggota DPRD Sulsel memang sudah memberi perhatian serius pada usaha-usaha pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan BUMDES. Dia menilai bpara kepala desa dan badan perwakilan desa, khususnya di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sudah memiliki tekad memajukan BUMDES masing-masing.

“Penempatan modal itu menunjukkan suatu keseriusan mengingat kebutuhan belanja desa sesungguhnya masih sangat besar. Jadi sudah ada pemikiran bagus untuk menggali sumber-sumber PAD Desa, melalui bagi hasil dari usaha desanya,” kata Ajiep.

BUMDES sesuai tujuannya sejak dulu sampai dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan penjabaran UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekaligus mengubah PP No.43 Tentang BUMDES penjabaran UU No.6 tahun 2014, tak lain dimaksudkan untuk menjadi penggerak kehidupan sosial ekonomi pedesaan.

“Tujuan pokok berikutnya adalah untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) agar APBDesa makin besar untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat desa. Hakikatnya BUMDES itu untuk menggerakkan ekonomi, sedangkan PAD adalah tujuan kedua,” papar Anggota Komite IV DPD RI ini. Komite IV bermintra dengan Kementerian Keuangan yang menggelontorkan dana transfer ke daerah dan salah satu dana transfer adalah Dana Desa (DD).

“Jadi bagi hasil dari BUMDES itu sesungguhnya dampak dari majunya usaha BUMDES. Karena itu majukan dulu BUMDESnya,” ujar Ajiep Padindang pada peserta pertemuan yang berlangsung di Baruga Akkarungeng Masago, Desa Batulappa, Kecamatan Patimpeng.

Menurut Ajiep pertemuan dalam bentuk sosialisasi tentang PP No.11 Tahun 2021 seperti ini tentunya sangat perlu dilakukan sekalipun belum berlaku efektif karena masih menunggu peraturan Menteri Hukum dan HAM bersama Kementerian Desa/PDTT.

Hal itu berkaitan tata cara pendaftaran dan pengelolaan usaha BUM DESA, khususnya secara digital langsung mendaftar ke Kementerian Hukum/HAM dan Kemendes.”PP ini melegitmasi secara yuridis status hukum BUM DESA, sehingga menghilangkan keraguan selama ini,” ujar Ajiep Padindang didampingi Tenaga Ahli Jamal Andi dan A.Mandasini.

Lebih jauh, Ajiep membeberkan temuannya tentang pengurus BUMDES se Kecamatan Patimpeng yang tanpa digaji secara rutin perbulan.
“Seharusnya, minimal sama dengan UMP Kabupaten,” tandasnya. “Mereka adalah pejuang-pejuang ekonomi pedesaan,” tegas Ajiep.

Pendamping desa Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Andi Rahmat dan Andi Adhar menyebutkan kegiatan ini dihadiri sembilan pengurus BUMDES dari 10 desa.”Alhamdulillah, kegiatan yang dimulai sesudah sholat dhuhur dan makan siang bersama, nyatanya dihadiri 9 Pengurus BUM DESA dari 10 desa yang ada dikecamatan Patimpeng,” katanya. (mah)