DJPb Sulsel Jalin Kerjasama  Pemkab Sinjai

  • Whatsapp
DJPb Sulsel Jalin Kerjasama  Pemkab Sinjai

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Baik dan Akuntabilitas

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabilitas. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai di Gedung Keuangan Negara II, Jumat (28/5/ 2021).

Bacaan Lainnya

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini menjadi titik awal membangun kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Sinjai.

MoU kerjasama ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, mengatakan MoU ini merupakan titik awal bagi Kementerian Keuangan yang dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan dukungan kepada Kabupaten Sinjai.

“Baik dukungan data maupun percepatan penyaluran Dana Transfer khususnya DAK Fisik dan Dana Desa serta pendampingan peningkatan kualitas laporan keuangan pemda,” kata Syaiful.

Syaiful mengatakan Pemkab Sinjai juga akan memberikan perhatian penuh bagi percepatan penyaluran Dana Transfer dengan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan.

“Sekaligus mendukung target Kanwil dalam penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sebagai kerangka pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi melalui penyampaian LKPD secara tepat waktu dalam setiap periode pelaporan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, disampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19, UMKM harus mendapat dukungan dari semua pihak sehingga mampu bertahan.

Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah yang salah satunya melalui penyaluran KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro.

Sampai dengan 27 Mei 2021, di Kabupaten Sinjai telah tersalur dana KUR sebesar Rp203,7 miliar untuk 5.458 pelaku UMKM dan Pembiayaan UMi sebesar Rp769 juta untuk 192 pelaku usaha mikro.

Menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, program lain yang mendukung adalah penciptaan kesempatan kerja melalui program padat karya yang disisipkan dalam pokok kebijakan DAK Fisik dalam rangka PC-PEN.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta earmarked 8% untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Sampai dengan 27 Mei 2021 Kabupaten Sinjai telah menyalurkan Dana Desa Rp27,17 Milyar atau 37,21% dari pagu Rp73,03 Miliyar untuk 67 Desa dan DAK Fisik sebesar Rp12,86 Milyar atau 5,49% dari pagu Rp234,17 Milyar.

Lebih lanjut disampaikan, perkembangan realisasi DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS dapat diakses oleh Bapak Bupati beserta jajaran Pemda dan Masyarakat pada Aplikasi MINASATA (Aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah), sebuah aplikasi berbasis android yang dapat didownload secara gratis pada Google Play Store.

“Untuk info ter-update dalam rangka monev dak fisik dan dana desa, telah disiapkan sistem aplikasi yang diberi nama “Minasata” yang berbasis android. Dipersilahkan untuk dimanfaatkan guna mendorong percepatan penyaluran dak fisik dan dana desa,” jelasnya

Sementara itu, Bupati Kabupaten sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan amanah kepada daerah dalam pembelajaran pembuatan laporan bagi daerah yang diimplementasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Andi Seto mengatakan saat ini dinamika pengelolaan keuangan daerah sangat cepat berubah lantaran adanya perubahan aturan yang dikeluarkan Kemendagri dan Kementerian Keuangan RI.

“Sehingga MoU yang terjalin ini bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa terwujud,” jelasnya.(Rasak).