DPRD Majene Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Luwu Utara

  • Whatsapp
DPRD Majene Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Luwu Utara

MAJENE, UPEKS.co.id–DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Senin (24/52021). Robongan yang jumlahnya sebanyak 11 orang tersebut diterima Sekretaris DPRD Mattalunru.

Sekretaris Dewan Majene, Mattalunru mengucapkan selamat datang kepada rombongan anggota DPRD Kabupaten Lutra.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap kedatangan rombongan DPRD Luwu Utara di Majene, khusunya di DPRD Majene ini mendapatkan apa yang di inginkan dan kita sama-sama belajar,” kata Mattalunru.

Sementara itu ketua Pansus DPRD Kabupaten Luwu Utara, Amir Machmud yang memimpin rombongan mengatakan, Kunjungan kerja ke DPRD Majene terkait dengan Perda nomor 6 Tahun 2018, tentang pengelolaan air limbah.

“Kebetulan juga kami di Luwu Utara saat ini sementara menyusun rancangan perda tentang pengelolaan air limbah, sehingga kami berkewajibaan datang study tiru, karena teman-teman di Majene sudah melaksanakan, kami dari Luwu ada 11 orang angggota DPRD dan 3 orang staf,” ungkap ketua Pansus DPRD Luwu Utara, Amir
Machmud.

Amir Machmud juga menjelaskan, dalam Pertemuan bersama Kadis PUPR dan Kadis Lingkungan Hidup Majene ada beberapa penjelasan dan masukan yang disampaikan Dinas PUPR terkait pengelolan air limbah yang saat ini sudah dilakukan di Majene.

“Dari DPRD Majene diwakili pak Sekwan, karena kebetulan ada salah seorang anggota DPRD yang sedang melaksanakan kegiatan. Kemudian setelah tadi mendapat penjelasan dari Kadis PUPR Majene, selanjutnya kami diajak ke lapangan untuk mlakukan peninjauan lokasi tempat pengelolaan air limbah, dan mudah-mudahan kami di Luwu Utara bisa melakukan seperti ini,” ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR Majene, Inindria ditemui usai melaakukan pertemuan dengan rombongaan angggota DPRD Luwu Utara mengatakan, dalam pertemuannya bersama rombongan DPRD Luwu Utara ia menyampaikan bahwa di kabupaten Majene sudah terbangun IPLT.

“Kami juga menyampaikan bawha terkait IPLT dari segi kelembagaan dan tarif di Majene sudah ada perdanya, namun dari segi tarif belum diteraapkan, karena kami anggap membebani masyarakat, sehingga akan dilakukan revisi dan saat ini sudah dalam pembahasan di DPRD, namun dari segi adminstrasi dan peralatan dan penataan di IPLT memang belum maksimal,” ungkapnya.