Tak Kunjung Bangun Pabrik, Forsda dan HP3M Demo PT.Vale

  • Whatsapp
Tak Kunjung Bangun Pabrik, Forsda dan HP3M Demo PT.Vale

KOLAKA,UPEKS.co.id—Tak kunjung bangun pabrik pengolahan biji nikel di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya Forum Swadaya Masyarakat Daerah (Forsda) bersama Himpunan Pengusaha dan Pekerja Pribumi Mekongga (HP3M) Kolaka demo PT Vale Indonesia.

Aksi unjuk rasa Forsda bersama HP3M yang dikordinir Jabir Teto Lahukuwi menyampaikan aspirasinya dengan melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor DPRD Kolaka  (7/4/21).

Bacaan Lainnya

Jabir mengungkapkan PT Vale Indonesia sudah dua kali melakukan penyusunan dokumen Amdal yaitu tahun 2004 dan tahun 2018 dan sudah dua kali berjanji untuk mendirikan pabrik pengolahan bijih nikel.

“Pembangunan pabrik pengolahan biji Nikel adalah kewajiban perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia,”ungkap Jabir.

Jabir menuturkan wilayah KK Vale Indonesia Blok Pomalaa dalam dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) seluas 20.286 hektare.

Selain itu Jabir juga menyorot masalah perekrutan tenaga kerja secara diam-dim serta mendatangkan Kontraktor/ sub-kontraktor dari luar daerah Kolaka serta tidak adanya transparansi pengelolaan Corporate Social Rensponsibility (CSR).

“Managemen Vale tidak transparansi terhadap pengelolaan CSR, hanya kelompok tertentu yang diperhatikan,”teriak Jabir.

Dengan alasan itulah Forsda dan HP3M mendesak Vale Indonesia; Menolak Sistem Perekrutan dengan penyaringan tenaga kerja serta kontraktor dan sub kontraktor yang dilakukan oleh Vale selama ini yang tidak diketahui dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal/pribumi Kolaka.

Menolak penerapan CSR Vale yang hanya mementingkan diri dan Kelompoknya yang selalu mengatasnamakan masyarakat Kolaka serta menolak adanya Komite CSR Vale Indonesia, yang dibentuk secara sepihak tanpa ada aturan yang jelas.

Menyerukan kepada Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Kolaka yang berada di Bumi Mekongga segera mendesak Vale Indonesia untuk mendirikan pabrik pengolahan bIjih nikel sesuai janjinya yang tertera pada dokumen Amdal yang telah dua kali perubahan serta dua kali perpanjangan IPPKH.

Sesuai janjinya yang tercatat di dokumen Amsal maka wajib untuk melaksanakan dan mengutamakan rekrutmen tenaga jerja lokal/pribumi termasuk juga mengkoordinasikan kontraktor/sub-kontraktor lokal/pribumi serta melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik dalam suatu kegiatan pada tahap pra konstruksi dan operasi.

Sekiranya tuntutan kami yang tertuang pada butir 1 – 4 tidak diperhatikan, maka kami berkesimpulan bahwa PT. Vale tidak peduli suara anak daerah,

“Kami siap bertindak tegas ke PT. Vale untuk menduduki lahan yang masuk dalam wilayah KK dan kami usulkan menjadi hutan adat atau tanah garapan petani dengan cara reklaiming atau pendudukan lahan oleh komunitas pribumi Mekongga secara besar-besaran,”ujar Jabir.(pil).

Pos terkait