Menteri UKM: Perlu Konsolidasi Usaha Mikro dalam Bentuk Koperasi

  • Whatsapp

JAKARTA, Upeks–Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan pentingnya konsolidasi usaha mikro tersebut dalam bentuk koperasi. Konsolidasi ini diharapkan nantinya akan memperkuat usaha mikro itu sendiri dan juga membangun nilai-nilai yang ada dalam system ekonomi koperasi.
Hal itu disampaikan saat didapuk menjadi pembicara pada webinar dengan Kementerian Koperasi dan UKM bertajuk Kebijakan pemerintah dalam mendukung UMK di Era Pandemi secara virtual. Sebagai penanggap dari Pergerakan Indonesia, Arie Sujito dan Darno. Zoom dibuka pada pukul 09.00 oleh Ketua Umum Pergerakan Indonesia yaitu Sereida Tambunan dan berakhir pada 11.30 Wib.

Menteri UKM: Perlu Konsolidasi Usaha Mikro dalam Bentuk Koperasi
Teten mengatakan bahwa hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat struktur ekonomi kita 99% banyak disupport oleh usaha mikro. Untuk menkonkritkan gagasan ini, Kemenkop dan UKM sudah menyiapkan road map untuk mempercepat konsolidasi usaha mikro ini agar bisa lebih kuat.
“Kami juga sedang menyiapkan Rumah Produksi bersama. Salah satu tantangan di UMKM adalah kemampuan produksi. Nantinya Rumah Produksi Bersama ini akan memperkuat kemampuan UMKM,”jelas Teten Masduki.
Arie Sujito, dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada menggaris bawahi bahwa pemihakan sektor UMKM menjadi bagian penting dari orientasi transformasi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya komitmen pemerintah untuk berpihak pada sector ini menjadi penting untuk memperlihat watak ekonomi kerakyatan yang dibangun negara dalam membendung arus ekonomi global. Koperasi tidak lagi bisa dilihat sebagai romatisme semata tapi harus menjadi mainstreaming dalam kebijakan ekonomi Indonesia.
“Di sini pentingnya gerakan koperasi dan UMKM bertemu dengan ormas seperti Pergerakan Indonesia. Ormas bisa melakukan advokasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi dan UMKM,”kata Arie Sujito, yang pernah memimpin Pergerakan Indonesia.
Arie Sujito melanjutkan pentingnya afirmasi (Tindakan khusus sementara) yang harus dilakukan Kemenkop UMKM untuk memperlihatkan komitmen serius dalam membangun sektor ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan membuat Peta Jalan untuk kebangkitan usaha mikro dan koperasi.
Narasumber berikutnya adalah Darno, pengurus Kadin Jawa Timur dan juga pimpinan Pergerakan Indonesia Jatim, juga menekankan kembali pentingnya koordinasi lintas sektoral baik di pusat dan daerah agar secara sinergis bisa mewujudkan peta jalan yang dirancang.
“Keberpihakan pemerintah pada sektor ekonomi mikro juga harus selaras dengan keberpihakan sektor swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam mendukung usaha mikro dan pengembangan koperasi,” kata Darno yang juga seorang pengajar di Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA).
Ketua umum Pergerakan Indonesia Sereida Tambunan menjelaskan peran Pergerakan Indonesia sebagai organisasi masyarakat sipil untuk bisa menjadi contoh terlaksananya sokoguru ekonomi nasional yaitu koperasi. Pergerakan Indonesia sebagai jaringan masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia harus mendorong bangkitnya sektor usaha mikro di tengah masyarakat dan juga mengimplementasikan koperasi sebagai usaha bersama.
Pada sesi tanya jawab, pembahasan meluas mengenai tantangan dan masalah para pegiat Pergerakan Indonesia yang menjadi pendamping UMKM dari masalah regulasi, teknis yang dihadapi di lapangan hingga akses permodalan. Untuk menjawab pertanyaan pada Kemenkop UMKM, Riza Damanik selaku staf khusus Menteri, menjawab dan merespon pertanyaan peserta. Riza mengapresiasi langkah Pergerakan Indonesia dan membuka diri untuk menjembatani komunikasi PI dengan deputi terkait di birokrasi Kemenkop UMKM. Selanjutnya Riza Damanik juga meminta Pergerakan Indonesia berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk menyukseskan roadmap Kemenkop UMKM. (*)

Pos terkait