Mahasiswa Berharap APH Periksa PLN Takalar, Terkait Tagihan PJU

  • Whatsapp
Mahasiswa Berharap APH Periksa PLN Takalar, Terkait Tagihan PJU

TAKALAR,UPEKS,co.id—Kisruh pemadaman lampu jalan di Takalar munculkan berbagai pemikiran pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Pemda dan PLN Takalar, Kamis 8 April 2021.

Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD mencecar pimpinan PLN terkait cara perhitungan pembayaran listrik PJU non meteran. Namun pihak PLN tidak bisa memberikan penjelasan detail terkait tagihan lampu penerang jalan itu.

Bacaan Lainnya

Terungkap dalam rapat, dari beberapa pertanyaan Anggota DPRD komisi II yang tidak bisa dijawab oleh menajemen PLN, sebuah illustrasi carut marutnya pengelolaan menajemen listrik itu.

Menanggapimasalah tersebut, Resky, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh Makassar mengatakan, selama dua pekan ini opini yang berkembang hanya menyoroti sekda dan Bagian Umum tanpa mencari tahu sebab akibat dari lahirnya insiden itu.

”Kita butuh check and balance, agar masalah terang benderang siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi pemadaman lampu jalan yang merugikan warga Takalar,” kata Resky.

Mari kita check and balance agar semua terang, siapa yang bertanggung jawab. Jika pihak Pemda lakukan kesalahan, harus tanggung jawab.

Begitupula, jika PLN terbukti ada kekeliruan data dan hanya gunakan perkiraan dalam memasukkan tagihan pada proses pembayaran tagihan PJU, juga harus tanggung jawab”ujarnya.

Lanjut kata Resky sebaiknya, persoalan ini diserahkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan, jika ada indikasi yang mengarah pada kerugian negara.

Mahasiswa yang dikenal aktif di beberapa organisasi ini rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Takalar untuk mempertanyakan perkembangan dari polemik PEMDA dan PLN yang mengakibatkan pemadaman lampu di sepanjang jalan di Kabupaten Takalar.

Sebelumnya diberitakan, ketua Komisi II, Muchtar minta agar lampu jalan bisa segera menyala sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

“Penerangan lampu jalan harus berfungsi sebelum masuk bulan puasa,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Muchtar pun mendesak PLN agar tranparan dalam pengelolaan PJU sehingga tak bersoal terkait tagihan listrik yang selama dikeluhkan Pemda Takalar.

Pasalnya, PJU tidak menggunakan meteran sehingga tidak trasparan antara pemakaian dengan tagihan. Bahkan, sejumlah lampu jalan yang disebut oleh Pemda tak berfungsi, tapi malah tetap dikenakan tagihan.

“Fraksi Partai Golkar mendorong PLN dan Pemda untuk semua lampu penerangan jalan di tertibkan dan bisa menggunakan meteran demi adanya transparansi,” kata politisi senior itu.

Sementara, Kabag Umum Pemda Takalar Hijrah menegaskan, pihaknya siap menyelesaikan persoalan tagihan PJU dengan syarat, PLN memperbaiki pengelolaan lampu jalan itu. Ia mengaku, masih banyak titik PJU yang sudah tidak efektif perlu diteliti dengan baik oleh pihak PLN.(Jahar).

Pos terkait