M Yahya Sosialisasi Perda Pajak Daerah Makassar

  • Whatsapp
M Yahya Sosialisasi Perda Pajak Daerah Makassar

Makassar, Upeks.co.id–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar M Yahya, melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2021 Angkatan V terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor  2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah,  di Hotel Dalton Makassar, Minggu (11/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan asal Dapil III Biringkanaya-Tamalanrea ini menyebutkan, bahwa pajak daerah adalah kontribusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

“Pajak atau kontribusi yang diberikan masyarakat akan digunakan untuk pemerintahan dan umum suatu daerah. Seperti pembangunan jalan, jembatan, atau penciptaan lapangan kerja baru, serta kepentingan pembangunan pemerintahan lainnya,” ujar anggota DPRD asal Partai Nasdem ini.

Sementara sebagai narasumber Staff Ahli Bidang Hukum DPRD Kota Makassar Dr. Zainuddin Djaka, SH, MH, mengungkapkan tentang perbedaan pajak dan retribusi. Disebutkan, pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan rakyat sebagai  seorang wajib pajak ke negara.

Sementara retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan seperti parkir.

Dikatakan, subyek pajak adalah pribadi atau badan  (lembaga) yang dapat dikenakan pajak.  Sedang wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. “Meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah,” bebernya.

Disebutkan Zainuddin ada 11 jenis pajak meliputi pajak Hotel, restoran,, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, pajak parkir, air tanah,  sarang burung walet, pajak bumi bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan. Terakhir, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. “ Saat ini yang sedang ramai adalah usaha burung walet. Mesti ada izin dari tetangga, karena menimbulkan suara ribut,” ungkapnya.

Sementara dari Sekretariat  DPRD Kota Makassar Rini Susanty  SE menyebutkan, pajak yang dibayarkan masyarakat adalah bentuk tanggungjawab masyarakat kepada Negara.  Dia menjelaskan, empat fungsi pajak yang harus diketahui yakni fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan retribusi pendapatan. “Fungsi anggaran, yakni pendapatan asli daerah (PAD) rutin untuk belanja pegawai, termasuk tabungan pemerintah daerah,” jelasnya.

Fungsi lainya ada mengatur, yakni pajak untuk mengatur kebijakan pertumbuhan perekonomian.Fungsi stabilitas mengatur laju ekonomi, seperti harga barang untuk mengatur inflasi. Terakhir fungsi retribusi pendapatan, seperti  untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membuka lapangan kerja, sebagai bagian mengatasi kesenjangan ekonomi . (rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *