Kejari Makassar Terima Pengembalian Uang Negara dari Mantan Bendahara DPRD

  • Whatsapp
Kejari Makassar Terima Pengembalian Uang Negara dari Mantan Bendahara DPRD

MAKASSAR, UPEKS.co.id —Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp140.916.100 dari pengembalian keuangan negara atas pembayaran ganda belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2018.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari mengatakan, keuangan negara Rp Rp140.916.100 itu, dikembalikan ke kas negara dan disaksikan oleh pihak Inspektorat Makassar.

Bacaan Lainnya

“Jadi ini penggandaan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum Bendara DPRD Kota Makassar, Muh Taufiq. Harusnya cair satu kali, namun dicairkan dua kali, ” kata Andi Sundari didampingi Kasi Intel Ardiansah Akbar dan Kasi Datun Adnan Hamzah, Rabu (15/4/21).

Andi Sundari menyebut, pengembalian keuangan negera itu berdasarkan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019. Dari audit itu banyak temuan, salah satunya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar.

“Setelah ditelusuri, ternyata pembayaran perjalanan dinas anggota dewan terbayar dua kali. Itu ulah dari Muh Taufiq saat menjabat bendahara DPRD kota Makassar, ” ucap Andi Sundari.

Beberapa temuan Inspektorat itu jelas Andi Sundari, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Kejaksaan mendorong supaya temuan itu bisa terselesaikan sehingga kerugian daerah bisa dikembalikan.

“Kita pakai formulasi Datun atas kerjasama antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan Inspektorat Kota Makassar. Dari situ kemudian diverifikasi, ditemukanlah angka yang belum terselesaikan itu, ” jelas Sundari.

Andi Sundari menyebut, menjadi temuan Inspektorat itu Rp 342.468.600. Tapi kemudian sudah ada diselesaikan  setelah diberi waktu oleh BPK RI untuk menyelesaikan temuan itu, diselesaikanlah beberapa jumlahnya.

“Tapi angka yang belum diselesaikan hanya Rp.140 juta lebih itu dan menjadi tanggungjawab bendara itu, ” sebut Andi Sundari usai menyaksikan penyerahan uang tersebut ke Teller Bank Sulselbar di kantor Kejari Makassar, Jl Hertasning.

Lanjut Andi Sundari menceritakan, temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Pidsus, karena ada kerjasama dengan tim penyelesaiaan kerugian daerah (TPKD).

Kalau temuan BPK itu, tidak boleh serta merta diserahkan untuk
dilakukan penyelidikan.

“Ada formulasi yang dibangun Kejaksaan dengan Apik dan ada kerjasama yang sama-sama saling kita hormati. Kemudian kalau hanya angka Rp 140 juta lebih itu, lebih banyak anggaran yang digunakan dari pada kerugian negara, ” tutup Andi Sundari.(Jay).

Pos terkait