Jaga Stabilitas Jasa Keuangan, OJK Sulampua Optimalkan Kebijakan Stimulus

  • Whatsapp
Jaga Stabilitas Jasa Keuangan, OJK Sulampua Optimalkan Kebijakan Stimulus

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras. Menjaga sektor jasa keuangan. Agar tetap stabil. Sekaligus mendorong pemulihan ekonomi, dari dampak pandemi Covid-19. Caranya; senantiasa koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.  Serta lembaga terkait.

Salah satunya, memperkuat infrastruktur pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan pengawasan. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan.

Bacaan Lainnya

“Termasuk dukungan OJK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kebijakan anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” kata Moh Nurdin Subandi, Kepala OJK Regional VI Sulampua, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, sejak awal tahun hingga April 2021 ini, OJK sudah mengeluarkan 7 Peraturan OJK (POJK) dan 10 Surat Edaran OJK (SEOJK) kepada industri jasa keuangan mengenai berbagai ketentuan di industri pasar modal, perbankan, dan non-bank.

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan stimulus lanjutan POJK No.
48/POJK.03/2020, OJK telah menerbitkan surat No. S-19/D.03/2021 tertanggal 29 Maret 2021, untuk memberikan penjelasan dan penegasan kepada Perbankan.

Adapun pokok-pokok penjelasan dan penegasannya yakni pertama, penilaian kualitas kredit restrukturisasi Covid-19 dengan plafon dibawah Rp10 miliar dapat hanya didasarkan pada 1 pilar (ketepatan membayar pokok dan/atau bunga) hingga 31 Maret 2022.

Kedua, kualitas kredit yang terdampak Covid-19 ditetapkan lancar setelah
direstrukturisasi selama masa masa berlakunya POJK 48, sampai dengan 31
Maret 2022. Ketiga, bank dapat memberikan tambahan kredit baru kepada debitur restrukturisasi covid-19 dengan penetapan/pencatatan kualitas kredit dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit sebelumnya (tidak berlaku prinsip uniform classification).

Keempat, jangka waktu restrukturisasi kredit Covid-19 diserahkan ke manajemen risiko masing-masing bank dan diperbolehkan kurang atau melewati jangka waktu relaksasi (31 Maret 2022). Jika restrukturisasi kredit Covid-19 melewati tanggal 31 Maret 2022, maka kualitas kredit debitur hanya dapat ditetapkan lancar sampai tanggal tersebut, dan setelah tanggal tersebut mengacu pada POJK kualitas aset.

Kelima, seluruh kredit restrukturisasi Covid-19 dilaporkan dengan menambahkan keterangan “COVID 19” sampai dengan kredit lunas (meskipun melewati 31 Maret 2022), yang ditujukan untuk memantau perkembangan kredit estrukturisasi Covid-19.

Kredit restrukturisasi Covid-19 juga dapat dikecualikan dari perhitungan aset kredit berkualitas rendah (Loan at Risk/LaR) dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Terakhir, bank dapat menghapus keterangan “COVID19” dalam pelaporan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain asesmen bank dapat memastikan debitur telah mengatasi permasalahan jangka pendek, serta historikal data debitur tersedia lengkap dan konsisten untuk mengantisipasi pemeriksaan terkait program PEN.

Ke depan, OJK akan terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong bangkitnya sektor usaha yang dapat memberikan efek ganda bagi pemulihan ekonomi. Kemudian memperluas akses pembiayaan digital bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian secara menyeluruh.

“Kami juga terus melanjutkan kebijakan stimulus melalui sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” terang Subandi.

Seluruh kebijakan di atas senantiasa disempurnakan melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik dari pemerintah, Bank Indonesia dan LPS untuk mengidentifikasi akar permasalahan, antara lain melalui pertemuan-pertemuan dengan asosiasi industri sektor riil dan industri jasa keuangan.

OJK Regional VI Sulampua mencatat sampai Maret 2021, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik dan tekanan
pandemi Covid-19 ini.

Di sektor perbankan, dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN mendorong Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,63% yoy di Maret 2021, terutama didorong oleh pertumbuhan giro yang signifikan sebesar 14,71% ytd.

Kredit bank umum mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,10% yoy menjadi sebesar Rp125,50 Triliun. Di industri keuangan non bank, piutang Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar -14,99% yoy menjadi sebesar Rp11,95 Triliun, dikarenakan belum pulihnya permintaan dari sektor rumah tangga.

Di tengah pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan, profil risiko masih
terjaga dengan rasio NPL dan LDR perbankan masing-masing sebesar 2,68% dan116,65%. Sedangkan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 2,78%. (eky)

Pos terkait