Efek Pandemi Covid-19,Enrekang Recofusing Anggaran Rp 55 Miliar

  • Whatsapp
Efek Pandemi Covid-19,Enrekang Recofusing Anggaran Rp 55 Miliar

ENREKANG, UPEKSco.id—Wabah Covid-19 masih memberi dampak signifikan dalam perencanaan kegiatan di Kabupaten Enrekang tahun 2021 ini.

Itu pula sebabnya Pemkab Enrekang harus melakukan recofusing anggaran senilai Rp 55 miliar akibat efek pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah Pemkab Enrekang, H Baba membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi Upeks, Selasa (13/4/2021).

Mantan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang ini menjelaskan, anggaran yang direcofusing tersebut meliputi berbagai program kegiatan yang dianggap belum terlalu penting untuk dilakukan tahun ini. Total anggaran yang direcofusing adalah senilai Rp 39 miliar.

Sementara anggaran Rp 16 miliar merupakan potongan langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) di pusat.

“Total recofusing anggaran kita tahun ini adalah Rp 55 miliar. DAU kita dipotong Rp 16 miliar itu belanja pegawai dan belanja pembangunan,” kata H Baba.

Ia menjelaskan, hasil revofusing anggaran tersebut sebanyak Rp 39 miliar dialokasikan langsung ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Enrekang.

Anggaran itu untuk penanganan Covid-19 semisal untuk operasional Satgas Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran itu juga untuk pendistribusian dan pengamanan Vaksin Covid-19.

Sementara anggaran untuk pembelian vaksin sendiri tidak dibebankan ke APBD melainkan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

Baba menegaskan, pihaknya harus melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2021 agar tidak terjadi defisit anggaran. Menurutnya hal itu harus dilakukan, sebab seluruh daerah memang diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Jadi mau tidak mau, kita harus lakukan rasionalisasi sebesar Rp 55 miliar karena kalau tidak maka akan terjadi defisit anggaran,” ujar H Baba.

Tekait serapan anggaran Covid-19 sendiri, Baba mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari OPD terkait yang menangani Covid-19.

“Tapi pasti itu sudah ada yang terserap, karena sebelum penyusunan APBD pokok kemarin memang Dinkes itu sudah masukkan perencanaan anggaran operasional vaksinasi,” jelas Baba.

Selain Pemkab Enrekang, Pemerintah di tingkat desa juga diwajibkan oleh Mendagri untuk melakukan rasinalisasi anggaran APBDesnya untuk tahun 2021.

Pemerintah desa diwajibkan lakukan anggaran minimal 8 persen dari Dana Desa yang mereka terima dari pusat untuk penanganan Covid-19.

Seperti membentuk posko dan satgas di tingkat desa dimana fungsi utama mereka adalah melakukan tracking, treching dan treatment.

Untuk diketahui, Pemkab Enrekang sendiri telah menetapkan APBD Pokok 2021 sebanyak Rp 1,6 trilyun tahun ini sebelum dilakukan rasionalisasi. (Sry)

 

Pos terkait