Bupati Lutim Jawab Pandangan Fraksi Terkait Tiga Ranperda

  • Whatsapp
Bupati Lutim Jawab Pandangan Fraksi Terkait Tiga Ranperda

LUTIM.UPEKS.co.id—DPRD Kabupaten Lutim gelar rapat paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga buah Ranperda tahap I Propemperda 2021 di kantor DPRD Lutim, Malili, Selasa (27/04/2021).

Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Huhammad Siddik BM. dan dihadiri anggota DPRD Luwu Timur, Bupati Luwu Timur, H. Budiman, Unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Bupati H. Budiman mengatakan, pemda apresiasi pemandangan Umum Fraksi PAN melalui juru bicaranya Masrul Suara yang mendukung Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lutim, dimana untuk menjadi harapan bersama dengan hadirnya tata kelola perusahaan serta pelayanan optimal bag warga Lutim.

Pandangan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Sarkawi A. Hamid menyarankan agar PDAM memberikan siraman ke kas Daerah, dijelaskan Budiman, kedepan, setelah Ranperda ini ditetapkan akan dilakukan penyesuaian tarif.

Tarif PDAM saat ini terbilang masih sangat rendah, hal ini juga tentunya akan dilakukan Perekrutan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fraksi Golkar melalui Juru bicaranya Sunawar Arisal menyorot Ranperda tentang Pilkades. Dia menyarankan perhelatan Pilkades dibuat 3 (tiga) TPS di setiap Desa.

Namun kata Budiman, pemda pertimbangkan 3 (tiga) faktor utama dalam menentukan jumlah TPS di Desa yakni jumlah DPT, kondisi geografis, dan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Hanura melalui juru bicara Rully Heriawan menolak Ranperda penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Hal yang sama juga sampaikan Fraksi PAN agar Ranperda ini tidak dibahas ke tingkat selanjutnya. Kemudian Fraksi Golkar menyarankan cukup diatur Peraturan Bupati.

Fraksi Nasdem menyarankan agar memperkuat Peraturan Bupati, dimana Keempat Fraksi tersebut telah berdasar pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020.

Lanjut Budiman, pemda mengapresiasi pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan oleh juru bicaranya Ober Datte yang telah mengingatkan kepada Pansus agar bisa lebih berhati-hati dalam membuat rumusan.

Tujuannya agar tidak menjadi penghambat terhadap berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat serta tidak bersifat menekan atau menindas. Hal ini sekaligus menjawab Pandangan Umum Fraksi Gerindra.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Nasdem yang disampaikan Tugiat terkait Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dibentuk dalam rangka menyesuaikan substansi materi dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, namun terkait daftar inventarisasi masalah belum dilakukan penyusunan.

Hanya saja ketika terjadi masalah seperti yang terjadi pada Pilkades sebelumnya, kata Budiman, itulah yang menjadi bahan evaluasi Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dimasukkan dalam Ranperda tersebut. (hms/rls).

Pos terkait