Pemkab–KOMPAK Gelar FGD Penyusunan Dokumen Penghitungan LABKD

  • Whatsapp
Pemkab--KOMPAK Gelar FGD Penyusunan Dokumen Penghitungan LABKD

BANTAENG,UPEKS.co.id — Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan KOMPAK Menggelar FGD Penyusunan Dokumen Penghitungan (Costing) Pelayanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan ini diikuti 32 orang peserta dari instansi terkait,Puskapa Jakarta dan KOMPAK ,berlangsung secara tatap muka dan secara virtual di Hotel Ahriani Bantaeng,Kamis (22/4/2021).

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini dibuka oleh kepala Bappeda Bantaeng Ir.Muh Dimiati Nongpa,M.Pi dan dihadiri Asisten I Setda Bantaeng yang juga sebagal Plt Kadis PMD,PP dan PA Bantaeng H.A.Hartawan Zainuddin,SH,MH serta Kadisdukcapil Drs.M.Ali Imran,MM.

Baharuddin Solongi sebagai DC KOMPAK Bantaeng mengatakan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan keterampilan staf Dukcapil,DPMD dan desa dalam melakukan penghitungan pembiayaan pelayanan dokumen Adminduk.

Juga menghitung besaran kebutuhan pembiayaan LABKD lintas sektor,jelas dia.

Selanjutnya kata dia,melalui FGD ini diharapkan Disdukcapil,PMD dan desa terjadi peningkatan pengetahuan,pemahaman dan keterampilan staf dukcapil dalam melakukan penghitungan pembiayaan pelayanan Dukcapil.

Selain itu,juga tersedianya format penghitungan pembiayaan atas pelayanan Dukcapil dan terjadinya model penghitungan pembiayaan model layanan LABKD,jelasnya.

Sementara itu,Kadisdukcapil Bantaeng Drs.M.Ali Imran.MM mengatakan target yang ingin kita capai dalam FGD ini adalah bagaimana membangun kesepakatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan penyelengaraan layanan Adminduk berbasis kewenangan desa.

Secara konkret di Bantaeng ini,layanan Adminduk berbasis kewenangan desa itu identik dengan kordukcapil.

Oleh karena itu,untuk menguatkan itu,kita di Bantaeng sudah memiliki regulasi,surat keputusan Bupati Bantaeng No.980/530/II/2020 tentang petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian kordukcapil di tingkat desa dan kelurahan.

Kita harapkan pada kegiatan ini adalah kita perjelas porsinya Dinas PMD dimana,porsinya kecamatan dimana,porsinya Pemerintah desa dimana karena ada juga Perintah dari surat keputusan Bupati ini bahwa sebagai penjabaran dari konsep berbagi beban dan peran,penganggaran dari kordukcapil bisa melalui APBD dan ADD.

Jadi Kepala desa memiliki kewenangan yang berskala lokal,yang punya kewenangan untuk bagaimana menyupport kegiatan kordukcapil di APBdesnya sehingga punya kepastian dan kordukcapil tidak bingung lagi karena sudah di support oleh dana APBdes,pungkas M.Ali Imran.(Irwan.Patra)

Pos terkait