SULAWESI SELATAN

Sekwan DPRD Takalar Nonjob, Pemda Tunjuk Kabag Umum Sebagai PLH

Sekwan DPRD Takalar Nonjob, Pemda Tunjuk Kabag Umum Sebagai PLH
TAKALAR, UPEKS.co.id–Legislatior DPRD Takalar Gelar Rapat Gabungan Komisi dan Fraksi  dengan pihak pemerintah pasca Terbitnya surat keputusan Bupati tertanggal (16/2/21). kemarin sehingga membuat legislator segera melakukan klarifikasi.
Pihak Legislator langsung  memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap pihak Pemda dengan menghadirkan sekda Drs HM Arsyad Tabah, Kepala BKD Rahmansyah, Kepala Inspektorat Yahe.
Sementara hadir dari pihak legislatif diantaranya Ketua DPRD Takalar H Darwis Sijaya (PKS) Hairil Anwar (PKS),Bakrie Sewang (PAN),H Andi Nooer Zaelan (PDIP),H Nassa (PKB),H Nurdin (PBB)Johan Nojeng.
Salah satu agenda dibahas dalam Rapat pimpin DPRD Takalar adakah Lahirnya Surat keputusan (SK) Bupati tertanggL (16/2/21) salah satu poin H Abbas Tola di non job sebagai eselon 2 jadi guru salah satu SMP Negeri 3 Marbo.
Dalam rapat pimpinan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD ) Tajkalar dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya.
Darwis Sijaya sesaat sebelum memberikan kesempatan kepada Para pimpin fraksi dan pihak Pemda Takalar.
Ir Darwis Sijaya jika ingin melakukan mutasi jangan langsung didemosi dari pejabat eselon 2 langsung kembaki jadi Guru di salah satu SMP d Takalar.
“Walaupun Pak sekwan H Abbas Tola bacrondnya dari pendidkan, jangan langsung dimatikan kariernya.” tegas Ketua DPRD Takalar.
Sementara pihak Pemda Diwakili sekertaris Sekda Takalar Drs H Arsyad Tabah ia mengatakan bahwa di nonjobkan sekwan itu sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan pada PP 53 tahun 2010.
“Berdasarkan pada rapat pada 23 Januari kita sudah punya kesepakatan dan sekwan harus diberikan tenggang waktu sepekan untuk memperbaiki laporan pertanggung jawaban namun limit waktu di berikan tidak bisa dilakukan,” ujar Sekda Takalar.
Sementara Ketua Fraksi Hebat Ir Andi Noor Zaelan mengatakan bahwa Pemda tidak serta merta melakukan mutasi atau demosi khususnya Pejabat sekwan DPRD Takalar ada aturan yang mengatur.
“Regulasi yang mengatur adalah PP 18 Tahun 2016 mutasi sekwan lebih awal di konsultasi denga Unsure pimpin DPRD jangan asal mutasi”tegas Legislator PDIP Andi Noor Zaelan Kamis 24 /2/21 di Ruang Bamus DPRD Takalar.kemarin.
Lanjut kata Andi Ellan , Demosi terhadap.H Abbas Tola kembali jadi guru SMP Di kabupaten Takalar,itu sangat disayangkan.
“Jadi saya harap kepada pihak Pemda agar kita duduk bersama untuk membicarakan soal sekwan DPRD dan SK tersebut kita tolak,” terangnya.
Legislator PBB Johan Nojeng juga mengatakan kasus tetap kita konsultasikan kepada Pemda dan kembali membicarakan lebih insten lagi untuk,menemukan kalau perlu pak sekwan H Abbas Tola langsung ketemu Bupati.”ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Takalar H Nurdin untuk saat ini kita sepakat para Unsure ketua pimpinan DPRD untuk menolak SK tersebut,sambil dikoordinasikan dengan Pemda dan kita duduk bersama.
Berkahir dengan penegasan pimpinan DPRD Darwis Sijaya  disepakati bahwa sementara SK kita tolak,kemudian kita duduk bersama bicarakan soal.
Saat ini pasca di Non job H Abbas Tola sebagai sekwan,pihak Pemda Takalar langsung menunjuk Kabag Umum DPRD Zulkarnain sebagai PLH sekwan
Penunjukan ini untuk menghindari adanya kekosongan jabatan begitu lama.(Jahar)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top