Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Sulsel

  • Whatsapp
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id– PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan kesiapannya memenuhi alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 ini. Alokasi pupuk bersubsidi Sulsel tahun ini ditetapkan sebesar 635.574 ton.

SVP PSO Wilayah II, Muhammad Yusri mengatakan, untuk tahun ini Provinsi Sulsel mendapat jatah pupuk bersubsidi sebanyak 635.574 ton, dari usulan dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sekitar 1.994.688 ton.

Bacaan Lainnya

“Gap antara usulan dengan alokasi pupuk bersubsidi di Sulsel cukup besar, sekitar 1.359.094 ton. Ini berpotensi munculnya kelangkaan pupuk, karena memang alokasi yang ditentukan seperti itu. Padahal Pupuk Indonesia dari sisi produksi, jumlahnya melebihi alokasi yang ditetapkan tahun ini,” ungkap Yusri dalam Media Gathering, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (6/3/2021).

“Dari sisi stok, kami menjamin kesiapan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, berapa pun kebutuhan di Sulsel, yang penting sesuai dengan alokasi yang ada. Kalau alokasi sudah habis, kami juga tidak bisa melayani petani,” sambung dia.

Adapun rincian alokasi pupuk bersubsidi di Sulsel yakni pupuk urea sebanyak 327.942 ton, 34.797 ton pupuk SP 36, pupuk ZA 50.394 ton, pupuk NPK 181.646 ton, dan pupuk organik 40.795 ton.

Terkait isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di awal tahun, ia menjelaskan bahwa isu tersebut muncul karena beberapa faktor. Salah satunya karena informasi terkait syarat mendapatkan pupuk subsidi yang belum tersampaikan ke petani.

“Kemudian biasanya, isu kelangkaan ini banyak disampaikan oleh petani yang tidak masuk dalam e-RDKK. Artinya, memang tidak berhak mendapat pupuk subsidi karena namanya tidak ada dalam e-RDKK,” ungkap Yusri.

Ia menegaskan, berdasarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yakni petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK, dan memiliki kartu tani. Petani yang belum mendapatkan kartu tani, tetap akan dilayani secara manual selama terdaftar dalam e-RDKK.

Menurutnya, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia akan selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (*)

Pos terkait