ANEKA

Indonesia Darurat Korupsi, Ketum HMI MPO: Akibat Sistem Politik dan Birokrasi Amburadul

Indonesia Darurat Korupsi, Ketum HMI MPO: Akibat Sistem Politik dan Birokrasi Amburadul

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Hanya dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, KPK telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah pejabat negara atau pejabat publik mulai dari tingkat menteri sampai kepala daerah (Gubernur).

Pertama Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor benih Lobster saat masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, Juliari diduga dana Rp 10 ribu dari tiap paket pengadaan bansos COVID-19 seharga Rp 300 ribu.

Dan baru-baru ini KPK kembali berhasil menetapkan NA sebagai tersangka atas dugaan kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi senilai Rp 2 miliar, terkait projek pengadaan barang jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur dalam lingkup provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021.

Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail menerangkan, perbuatan melanggar hukum itu bentuk “moral hazard” yang sedang dipertontonkan kepada publik dalam kondisi bangsa dan negara yang tengah menghadapi krisis hampir di setiap sektor akibat Covid 19.

Affandi menerangkan, korupsi yang merajalela di Indonesia tidak lepas dari sistem politik dan birokrasi yang amburadul.

Budget atau biaya politik yang sangat mahal dan tidak terkendali dalam konteks Demokrasi Elektoral di Indonesia membuka celah pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini berakibat pada iklim politik di Indonesia menjadi tidak sehat dan bersifat destruktif (merusak) terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Affandi menegaskan, Pengurus Besar HMI MPO akan selalu mensupport KPK dalam setiap agenda pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia yang tanpa tebang pilih. Mengingat korupsi adalah tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Bahkan PB HMI mendorong kepada aparat penegak hukum khususnya KPK untuk tidak saja memberikan sanksi berupa penjara tetapi juga melakukan penyitaan atas seluruh asset/harta kekayaan para koruptor yang diperolehnya dari hasil kejahatan korupsi

Tujuannya adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku dan pelajaran kepada publik khususnya para pejabat untuk berhati-hati terhadap tindak pidana korupsi.

“Indonesia memang sudah sangat darurat korupsi. Kurang lebih 22 tahun pasca Reformasi, justru korupsi semakin merajalela di Indonesia berbanding terbalik dengan indeks Demokrasi yang mengalami penurunan,” tandas Affandi. (jir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top